Pemerintah Anggarkan Subsidi KPR 2018 Rp 6,09 Triliun

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengunjung memperhatikan sistem kepemilikan rumah dan apartemen dalam acara Indonesia Property Expo (IPEX) 2017, di Jakarta, 18 Februari 2017. Bank BTN menggenjot penyaluran KPR 2017 hingga Rp2,5 triliun, dalam upaya meningkatkan penyaluran KPR Bank BTN sebesar 40 persen hingga tahun 2019. TEMPO/Fajar Januarta

    Sejumlah pengunjung memperhatikan sistem kepemilikan rumah dan apartemen dalam acara Indonesia Property Expo (IPEX) 2017, di Jakarta, 18 Februari 2017. Bank BTN menggenjot penyaluran KPR 2017 hingga Rp2,5 triliun, dalam upaya meningkatkan penyaluran KPR Bank BTN sebesar 40 persen hingga tahun 2019. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Bandung - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti mengatakan dana pemerintah untuk alokasi kredit perumahan rakyat atau KPR bersubsidi tahun ini Rp 6,09 triliun.

    “Tahun 2018 ini pemerintah menargetkan KPR bersubsidi sebanyak 267 ribu unit, lebih besar dari tahun kemarin, dengan alokasi anggaran Rp 6,09 triliun,” katanya dalam keterangan tertulis, yang dibacakan dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Rencana Pembangunan Rumah Bersubsidi Tahun 2018 dan 2019 di Bandung, Jawa Barat, Senin, 12 Maret 2018.

    Kementerian mencatatkan realisasi penyaluran KPR bersubsidi 2017 mencapai 212.289 unit. Lana mengklaim capaian tersebut adalah yang tertinggi. “Kami meminta agar kinerja pemberian KPR bersubsidi ini dapat dipertahankan, bahkan kita tingkatkan,” ujarnya.

    Simak: BCA Ulang Tahun, Bunga KPR 5,61 Persen

    Rincian bantuan pembiayaan perumahan 2018 itu disiapkan paling besar lewat subsidi selisih bunga (SSB) Rp 2,529 triliun untuk 225 ribu unit rumah. Selanjutnya lewat skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Rp 2,18 triliun untuk 42 ribu unit rumah, serta subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp 1,378 triliun untuk 344.500 unit rumah.

    Selebihnya diperuntukkan lewat dua skema pembiayaan baru, yang sebagian akan mulai diperkenalkan tahun ini. Pertama, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) dan tabungan perumahan rakyat (tapera). “Ini sebagai bentuk dukungan terhadap program satu juta rumah pemerintah, khususnya dari Kementerian PUPR, dengan mengeluarkan berbagai fasilitas dan kemudahan pembiayaan,” ucap Lana.

    Lana menuturkan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah ditujukan untuk memfasilitasi pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Antara lain lewat FLPP, subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, pembebasan pajak pertambahan nilai untuk rumah tapak dan rumah susun, penurunan pajak penghasilan final PPh (pajak penghasilan) dari 5 persen ke 1 persen bagi pengembang yang membangun rumah bersubsidi,” tuturnya.

    Lana berujar Rapat Koordinasi Pemetaan Rencana Pembangunan Rumah Bersubsidi Tahun 2018 dan 2019 itu sengaja diselenggarakan di 10 provinsi, yang membukukan realisasi penyaluran subsidi pembiayaan terbesar. “Yaitu Jawa Barat, yang dalam 2 tahun terakhir sebagai provinsi dengan realisasi KPR bersubsidi terbesar di Indonesia, diikuti Banten, Kalimantan Selatan, Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat,” katanya.

    Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Eko D. Heripoerwanto, mengatakan pemerintah menargetkan pembiayaan perumahan dalam lima tahun 2015-2019 menembus 1,35 juta unit. Dari jumlah itu, target KPR sejahtera 869.500 unit. "Untuk KPR sejahtera, sampai 2018 baru 54,14 persen atau 483.377 unit. Kami berharap dalam dua tahun terakhir ini akan tercapai," ujarnya, Senin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Forbes: Ada Perempuan Indonesia yang Lebih Berpengaruh Daripada Sri Mulyani

    Berikut sosok sejumlah wanita Indonesia dalam daftar "The World's 100 Most Powerful Women 2020" versi Forbes. Salah satu perempuan itu Sri Mulyani.