TEMPO.CO, Gresik - Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram dengan masih banyaknya temuan di lapangan soal sistem perizinan yang makan waktu berlarut-larut. Akibatnya, Indonesia kalah bersaing di bidang penanaman modal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam.
Jokowi menekankan, tanpa berbenah, Indonesia bukan tidak mungkin disalip Kamboja dan Laos. "Urusan perizinan-perizinan yang terlalu lama ini, tunggu akhir Maret ini saya akan obrak-abrik," ujarnya selepas peresmian kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Gresik, Jumat, 9 Maret 2018.
Baca: Ketika Petani Curhat ke Jokowi Soal Pupuk Langka dan Mahal
Yang dimaksud Jokowi adalah di akhir bulan ini akan menerbitkan peraturan presiden terkait kemudahan izin berusaha. Beleid ini diharapkan menjadi menggenjot arus investasi.
Jokowi menjamin penerbitan Perpres akan mempermudah perizinan usaha dan perizinan ketenagakerjaan. Berdasarkan Laporan Bank Dunia, tingkat kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) Indonesia naik 19 peringkat ke ranking 72.
Indonesia mengantongi skor EODB 66,47. Kendati peringkat naik, posisi kemudahan usaha Indonesia masih di bawah Vietnam yang bertengger di ranking 68. Sementara itu, posisi Singapura, Malaysia, dan Thailand masing-masing berada di urutan ke-2, ke-24, dan ke-26.
Di sisi lain, Jokowi juga menyebut Indonesia perlu meningkatkan daya saing ekspor. Salah satu upaya yang ditempuh yakni mengembangkan kawasan industri terpadu.
Jokowi mencontohkan, pembangunan kawasan industri JIIPE merupakan model ideal karena kawasan industri terintegrasi dengan pembangkit listrik dan pelabuhan. Walhasil, pengusaha tidak akan terbebani biaya logistik yang tinggi bila lokasi pabrik memiliki akses langsung ke pelabuhan. "Saya yakin kalau ada kawasan industri seperti ini, kita budanb mengalahkan Malaysia, Thailand, Vietnam," ucapnya.
Untuk diketahui, JIIPE merupakan hasil kolaborasi antara PT AKR Corporindo Tbk. dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Secara keseluruhan, luas area JIIPE mencapai 2.933 hektare, dengan perincian 406,10 hektare untuk pelabuhan, 1.761,4 hektare untuk kawasan industri, dan 765,77 hektare untuk perumahan.
Adapun, Pelabuhan Manyar yang menjadi bagian JIIPE sudah mendapat konsesi dari Kementerian Perhubungan dengan durasi 76 tahun. Pelabuhan ini bisa melayani beragam jenis muatan, mulai dari kendaraan, general kargo, caurah cair, dan curah kering.
Menindaklanjuti permintaan Presiden Jokowi itu, Kementerian Perhubungan akan memangkas sejumlah aturan untuk mempermudah investor. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan deregulasi dilakukan sepanjang tidak melanggar asas tata kelola yang baik. "Misalnya di pelabuhan umum, tersusun (terminal khusus), kamu akan lihat lagi syarat-syaratnya apakah bisa melayani umum," ujarnya.
