Ketika Petani Curhat ke Jokowi Soal Pupuk Langka dan Mahal

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memanen jagung saat panen raya jagung di Perhutanan Sosial, Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, 9 Maret 2018. Jagung yang dipanen raya tersebut merupakan hasil budi daya pertanian oleh petani penggarap hutan penerima KUR dari BNI. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

    Presiden Joko Widodo memanen jagung saat panen raya jagung di Perhutanan Sosial, Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, 9 Maret 2018. Jagung yang dipanen raya tersebut merupakan hasil budi daya pertanian oleh petani penggarap hutan penerima KUR dari BNI. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Tuban - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sering mendapat keluhan dari petani mengenai ketersediaan dan mahalnya harga pupuk, terutama ketika melakukan kunjungan kerja di daerah. "Saya sering dengar itu, pupuknya mahal dan barangnya tidak ada," kata Jokowi di Desa Ngimbang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat, 9 Maret 2018.

    Dalam kunjungannya ke Desa Ngimbang tersebut, Jokowi bersama dengan Ibu Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Bersama sejumlah pejabat lainnya, Jokowi menghadiri pembagian SK Perhutanan Sosial sekaligus panen jagung.

    Baca: Dorong Pemerataan Ekonomi, Jokowi Bagikan SK Perhutanan

    Melanjutkan pernyataan sebelumnya, Jokowi menyebutkan bahwa kehadirannya bersama Menteri BUMN sebetulnya juga bisa dimanfaatkan oleh para petani yang mengeluhkan soal pupuk itu. "Di sini ada Bu Menteri BUMN, biar mendengarkan kalau pupuk mahal dan barang tidak ada, padahal dari PT Pupuk, barang harusnya ada. Ini yang dicari Bu Menteri, ke mana barang itu?"

    Jokowi menyebutkan, pertanyaan tersebut juga telah disampaikan di kebun jagung saat melihat panen jagung. "Juga sudah sampaikan, ini tolong dicari barangnya mana.  Petani kalau saya turun ke desa, katanya pupuknya barangnya tidak ada," ucapnya.

    Salah satu petani yang menyampaikan keluhannya kepada Presiden adalah Sukari, petani penerima Surat Keputusan Perhutanan Sosial dari Malang. "Saya dapat lahan 2 hektare, ditanami kelapa, alpukat, jagung, dan kayu mahoni tua di tepi," kata Sukari.

    "Apa jagungnya sudah dipanen?" tanya Presiden.

    "Sudah, tapi kurang bagus, ongkosnya mahal, pupuknya tidak ada, kadang-kadang di kelompok ada, kalau pupuk urea, itu kadang ada sedikit-sedikit Pak," jawab Sukari.

    "Jagungnya berapa ton?" tanya Presiden.

    "Paling 1 ton, campur-campur dengan mahoni, pete di tengah sama alpukat, jagung di bawahnya, terakhir panen jagung 3 ton," jawab Sukari.

    "Dijual laku berapa?" tanya Presiden.

    "Rp 2.900 per kilogram, kalau di pasar bisa laku Rp 3.100," jawab Sukari.

    "Loh kenapa tidak jual ke pasar?" tanya Presiden.

    "Sudah ngutang ke bakul (rentenir) jadi dibelinya Rp 2.900," jawab Sukari.

    Sedangkan Sukiyem dari Desa Ngimbang juga mengaku menjual panen jagungnya ke tengkulak.

    "Harga per kilogram Rp 3.000, kalau bagus bisa Rp 3.200, jualnya ke tengkulak," kata Sukiyem.

    "Kenapa tidak ke Bulog? Kan cuma sedikit. Rugi bawa kendaraannya, dan jagungnya sebelum panen sudah pinjam uang ke tengkulak," ucap Sukiyem.

    Namun saat ini Sukiyem mengaku mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejumlah Rp 8,5 juta dari BNI.

    "Dulu-dulu tidak ada KUR, setelah SK dari Pak Jokowi dapat SK dan KUR, bisa utang sama KUR, dulu tidak pernah KUR jadi utang ke tengkulak saja, tapi KUR-nya belum dikembalikan karena belum panen," kata Sukiyem.

    Presiden Jokowi pun mewanti-wanti Sukiyem dan masyarakat lainnya agar disiplin dalam memanfaatkan pinjaman tersebut. "Hati-hati, pinjaman harus dikembalikan," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.