Pesan Jokowi: Masyarakat Jangan Tukar Sertifikat dengan Mobil

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) berdialog dengan seorang siswa dan guru saat penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan di Gor Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, 8 Maret 2018. Untuk kabupaten Gresik, terdapat 36.190 siswa penerima KIP. ANTARA/Zabur Karuru

    Presiden Jokowi (tengah) berdialog dengan seorang siswa dan guru saat penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan di Gor Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, 8 Maret 2018. Untuk kabupaten Gresik, terdapat 36.190 siswa penerima KIP. ANTARA/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo mengaku deg-degan atau khawatir setiap kali membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di berbagai daerah Indonesia. "Saya kadang membagi sertifikat masih deg-degan, waduh nanti dimasukkan ke bank dipakai apa ya? Jangan-jangan dipakai beli mobil," ujar Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis, 8 Maret 2018.

    Namun, menuru Jokowi, ia yakin masyarakat di Jawa Timur tak akan melakukan hal itu. "Seperti yang disampaikan Pak Bupati Lamongan, 1 hektare yang ditanami jagung sampai 10,6 ton, di tempat lain paling 6-7 juta ton. Tepuk tangan buat Pak Bupati," kata Jokowi.

    Jokowi menyampaikan hal itu saat penyerahan 5.750 sertifikat tanah di alun-alun Lamongan dengan penerima yang berasal dari dari lima kabupaten Lamongan sebanyak 1.500 orang, Gresik 1.500 orang, Bojonegoro sebanyak 1.500 orang, Tuban sebanyak 750 orang dan Sidoarjo sebanyak 500 orang.

    "Kenapa dikejar ke Pak Menteri? Tahun lalu diserahkan lima juta ke seluruh Indonesia harus keluar biasanya hanya 500 ribu, tahun ini tujuh juta keluar, tahun depan sembilan juta harus keluar, saya tidak mau cara kerja kantor BPN seperti apa, Pak Menteri tidak tidur," kata Presiden merujuk kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. 

    Baca: Bagikan Sertifikat, Jokowi: Jangan Diagunkan Selain untuk Modal

    Ia pun mengaku sudah punya perjanjian dengan Sofyan bila target itu tidak terpenuhi. "Saya sudah janjian sama Pak Menteri kalau lima juta ini tidak tercapai pilihannya cuman dua, diganti atau dicopot karena baru 51 juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia dari total seharusnya 126 juta sertifikat, separuhnya belum," kata Presiden.

    Sehingga bila dihitung-hitung baru 140 tahun 126 juta sertifikat rampung bila dihasilkan 500 ribu sertifikat per tahun.

    "Saya tidak mau tahu sampai lama begitu, saya sudah perintahkan ke Menteri BPN, tahun 2025 seluruh Indonesia harus rampung, tadi Jatim tahun berapa? 2023 harus selesai, nanti ini janjian, kalau 2023 gak tercapai nanti Kepala Kanwil BPN dicopot, ya hati-hati, saya copot menteri, menteri copot kanwil, kanwil copot kepala kantor," kata Presiden.

    Apalagi sengketa tanah kerap menjadi keluhan rakyat di berbagai daerah, katanya. "Kalau sudah pegang sertifikat itu sudah pasti tanda bukti hak tanah yang kita miliki, kalau ada 126 juta lahan yang harusnya bersertifikat baru ada 51 juta artinya apa? Artinya ini yang jadi potensi sengketa dimana-mana, keluhan setiap turun ke desa, kampung selalu itu keluhannya entah ada yang nangis-nangis," tambah Jokowi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.