Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenko Perekonomian Klaim Sistem OSS Indonesia Ungguli Cina

image-gnews
Ilustrasi Pabrik baja. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Ilustrasi Pabrik baja. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Satuan Tugas (satgas) Nasional Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Putra mengklaim, sistem perizinan investasi yang terintegrasi atau online single submission (OSS) Indonesia mengungguli sistem serupa di negara lain. Sebab, sistem OSS Indonesia memiliki konten dan cakupan lebih lengkap.

"Secara konsep mereka (negara lain) tidak gunakan OSS ke semua (cakupan), hanya investasi. Kita semuanya masuk mulai dari perizinan, fasilitas, dan komplain," kata Edi di kantor Kemenko Perkonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Maret 2018.

Menurut Edi, sistem OSS versi Indonesia akan melayani perizinan investasi dan jenis usaha lainnya. Misalnya, membuat izin tempat kursus, jasa, toko, dan lainnya. OSS Indonesia juga menyediakan fasilitas berupa informasi.

Keunggulan lain, yakni Indonesia menggunakan sistem yang lebih mapan. Beberapa kementeriani, menurut Edi, sudah memiliki sistem perizinan masing-masing.

Contohnya, aplikasi SiCantik, sebuah sistem perizinan online dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada juga sistem pelayanan elektronik di bidang penerbangan bernama National Single Windows (NSW) yang dipelopori Kementerian Perhubungan. Seluruh sistem itu akan dipadukan menjadi satu dalam OSS.

Konsep OSS versi Cina hanya melayani perizinan online khusus ekspor, sedangkan OSS Taiwan fokus pada kegiatan ekonomi di dalam kawasan atau satu daerah. Kegiatan di luar kawasan memiliki sistem berbeda.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau kita di dalam dan luar kawasan menggunakan OSS," ujar Edi.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Ellen Setiadi tidak menampik harus berhadapan dengan banyak undang-undang. Sebab, masing-masing kementerian memiliki regulasi mengoperasikan sistem pelayanan onlinenya. "Kita coba selesaikan itu dulu," kata Ellen.

OSS dibentuk untuk mengawal investasi. Pada Agustus 2017, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyatakan, OSS akan memantau atau memastikan pengurusan dan pelaksanaan investasi tidak mentok di satu titik. Thomas berpendapat, pelaksanaan investasi kerap mandek di lapangan akibat ego kementerian dan lembaga. 

Menurur Edi, Presiden Joko Widodo alias Jokowi diagendakan merilis sistem OSS pada April 2018. Dengan OSS, kementerian lembaga di pusat dapat melihat proses perizinan investasi di wilayah.

Begitu juga pemerintah daerah bertugas memantau jalannya izin investasi yang diajukan pihak tertentu. Karenanya, pembentukan satgas daerah menjadi penting dan wajib.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

7 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.


CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

8 jam lalu

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi (tengah) menyampaikan paparan bersama  Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik (kiri) dan Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance/CNAF Ristiawan Suherman (kanan) di sela-sela acara Buka Bersama dan Silaturahmi Media dengan CIMB Niaga di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

CIMB Niaga mendorong masyarakat untuk giat berinvestasi, salah satunya dengan menempatkan dana dengan nominal paling terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.


Kerugian Akibat Investasi Bodong pada 2017-2023 Tembus Rp 139,67 Triliun, Begini Penjelasan OJK

1 hari lalu

Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan
Kerugian Akibat Investasi Bodong pada 2017-2023 Tembus Rp 139,67 Triliun, Begini Penjelasan OJK

OJK mencatat nilai kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi bodong sebesar Rp 139,67 triliun sejak tahun 2017 hingga tahun 2023.


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.


Pengembangan PIK 2 Masuk PSN, Nilai Investasi Rp 65 Triliun

3 hari lalu

Pantjoran PIK di Pantai Indah Kapuk. Dok. Agung Sedayu Group - Amantara
Pengembangan PIK 2 Masuk PSN, Nilai Investasi Rp 65 Triliun

Proyek Green Area dan Eco-City di kawasan PIK 2 yang masuk sebagai PSN baru ditaksir menelan biaya investasi Rp 65 triliun.


Terkini Bisnis: Penjelasan Cari Kerja Susah Sekarang, Otorita IKN Pasang Target Investasi Rp 100 Triliun Tercapai Tahun Ini

4 hari lalu

Ilustrasi mencari kerja. Shutterstock
Terkini Bisnis: Penjelasan Cari Kerja Susah Sekarang, Otorita IKN Pasang Target Investasi Rp 100 Triliun Tercapai Tahun Ini

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu siang, 24 Maret 2024 antara lain penjelasan cari kerja sulit saat ini.


Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

4 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

Pusesda menolak wacana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas.


Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

4 hari lalu

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) optimistis investasi non-APBN di IKN, Kalimantan Timur, bisa tembus Rp 100 hingga akhir 2024


BI Perkirakan Penyaluran Kredit Baru Perbankan Meningkat

5 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Bank Indonesia (BI) mengakui, tingkat inflasi pada tahun 2022 akan berada di atas batas atas kisaran sasaran BI yang sebesar 4 persen year on year (yoy). TEMPO/Tony Hartawan
BI Perkirakan Penyaluran Kredit Baru Perbankan Meningkat

BI melaporkan penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Februari 2024 terindikasi meningkat.