Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Jokowi Mengancam Mencopot Menteri Sofyan Djalil

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil berfoto bersama sejumlah penerima sertifikat tanah saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalbar, 28 Desember 2017. Sebanyak 1.080.950 sertifikat tanah dibagikan untuk rakyat di tujuh provinsi yaitu Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jambi, Lampung, dan Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil berfoto bersama sejumlah penerima sertifikat tanah saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalbar, 28 Desember 2017. Sebanyak 1.080.950 sertifikat tanah dibagikan untuk rakyat di tujuh provinsi yaitu Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jambi, Lampung, dan Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkali-kali mengeluarkan ancaman akan mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil jika tahun ini gagal menyelesaikan target sertifikasi 7 juta bidang tanah.

“Sudah perintahkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri tahun ini 7 juta. Jangan ditawar, kalau enggak bisa 7 juta, saya ganti, saya copot, saya copot menterinya,” kata Presiden Jokowi di Sentul, Bogor, Selasa, 6 Maret 2018.

Baca juga: Jokowi Ancam Pecat Sofyan Djalil: Kalau Nggak Bisa, Saya Copot

Ancaman itu dikeluarkan Jokowi lantaran masalah sertifikat ini sangat mendesak. Kepala Negara mengungkapkan dalam kunjungan kerjanya ke daerah, mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua, keluhan yang diterima dari masyarakat selalu sama, yaitu masalah sengketa tanah dan sengketa lahan.

Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah menggeber program sertifikasi tanah. “Kabupaten Bogor juga sama, banyak sengketa. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Menteri, coba, karena apa? Rakyat belum pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, Jokowi mengaku bersyukur bisa menyerahkan belasan ribu sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Bogor. Bahkan tahun lalu telah diserahkan 60 ribu sertifikat kepada masyarakat di Bogor.

Dalam kesempatan itu, Jokowi membagikan sekitar 15 ribu sertifikat tanah kepada masyarakat di halaman Sirkuit Sentul di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Menurut Presiden, dari 126 juta sertifikat yang harus diterima masyarakat, baru 51 juta yang diselesaikan. Untuk itu, jika pada tahun-tahun sebelumnya hanya bisa diselesaikan 500 ribu sertifikat, pada 2017 jumlahnya dapat ditingkatkan menjadi 5 juta sertifikat.

Tahun ini, pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat dan meningkat menjadi 9 juta sertifikat pada 2019. Jokowi juga berpesan masyarakat menjaga sertifikat tersebut dengan baik supaya tidak mudah rusak atau hilang serta membuat salinannya (fotokopi).  

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

6 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

1 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

1 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

2 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

2 jam lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi acap menyampaikan keresahannya soal warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berobat ke negara lain, alih-alih dalam negeri.


Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menjenguk Luhut Binsar Pandjaitan di Singapura. FOTO/Instagram
Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.


Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

3 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

Awalil menilai pertemuan dan koordinasi antara Jokowi dan Prabowo memang diperlukan dan sangat penting dilakukan saat ini.


Penjelasan Guru Besar FKUI Soal Kenapa 1 Juta Lebih WNI Pilih Berobat di Luar Negeri

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Penjelasan Guru Besar FKUI Soal Kenapa 1 Juta Lebih WNI Pilih Berobat di Luar Negeri

Jokowi menyebut 1 juta lebih WNI berobat ke luar negeri. Apa alasannya?


Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

4 jam lalu

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung program-program unggulan Prabowo-Gibran termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca 20 Oktober 2024, setelah Presiden-Wakil Presiden Terpilih dilantik.