Kurangi Beban Dana Pensiun PNS dari APBN, Ini Rencana Pemerintah

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai negeri sipil (PNS) berfoto-foto saat mengikuti Upacara Peringatan HUT Korpri ke-44 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Eks Irti Monas, Jakarta, 30 November 2015. Dalam pidatonya saat memimpin upacara Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful mengatakan, Korpri harus Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan sejahtera secara hakiki. TEMPO/Subekti

    Pegawai negeri sipil (PNS) berfoto-foto saat mengikuti Upacara Peringatan HUT Korpri ke-44 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Eks Irti Monas, Jakarta, 30 November 2015. Dalam pidatonya saat memimpin upacara Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful mengatakan, Korpri harus Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan sejahtera secara hakiki. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mengurangi beban dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Caranya dengan menaikkan uang iuran dari total gaji PNS.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menargetkan besaran iuran yang akan ditarik dari gaji PNS untuk dana pensiun dalam skema baru bernama fully funded. "Kisaran konsep kami (untuk uang iuran) 10 sampai 15 persen total semuanya (gaji PNS). Itu nanti menjadi uang jaminan PNS terkait," ucap Asman di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 7 Maret 2018.

    Baca: Gaji PNS Belum Tentu Naik, Menteri Asman Pilih Bahas Pensiun

    Selain itu, dalam skema tersebut, pemerintah ikut menyisihkan dana iuran untuk dana pensiun para PNS. Nantinya dana tersebut dikelola pemerintah dan diberikan sepenuhnya kepada PNS ketika sudah pensiun.

    Meski begitu, Asman mengatakan, hingga saat ini pihaknya dengan Kementerian Keuangan belum memfinalkan jumlah dana iuran yang harus disisihkan, baik oleh PNS maupun pemerintah.

    Begitu pula dengan jumlah dana pensiun yang akan diterima para PNS. Menurut Asman, baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara maupun Kementerian Keuangan tengah mencari jumlah final dana pensiun para PNS. Dana tersebut nantinya harus terbilang layak bagi para PNS yang telah menyelesaikan masa kerjanya.

    "Itu masih kami hitung kira-kira berapa seharusnya yang layak diterima mereka (PNS) tiap bulan," kata Asman.

    Skema fully funded juga bertujuan meringankan APBN yang membayar dana pensiun PNS melalui sistem pay as you go.

    Selama ini, iuran 4,5 persen dari gaji pokok para PNS tiap bulan yang dibayarkan dianggap tidak cukup membiayai dana pensiunan. Sehingga APBN harus terbebani untuk menutup dana yang sebesar 75 persen dari gaji pokok PNS itu.

    Asman menargetkan skema baru pembiayaan dana pensiun sudah dapat diberlakukan bagi para PNS baru mulai tahun ini. Sementara itu, untuk yang lama, kata dia, akan diberlakukan dua skema pembayaran, di mana masa kerjanya terdahulu akan dibayarkan lewat skema pay as you go, sedangkan sisanya sampai pensiun akan mengikuti skema fully funded.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.