Emoh Bahas Gaji PNS, Menteri Ini Persoalkan Tunjangan Kinerja

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat temui di acara malam penghargaan penganugerahan pejabat pimpinan tinggi madya teladan nasional di Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 28 Desember 2017. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyebut saat ini belum ada rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (gaji PNS). Ia mengatakan yang diberlakukan saat ini adalah reward and punishment terkait dengan kinerja para PNS.

“Belum ada rencana kenaikan gaji. Sekarang yang kami evaluasi adalah kinerjanya,” kata Asman seusai peluncuran program pelayanan masyarakat berbasis Internet di area car-free day, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Ahad, 4 Maret 2018.

Baca: BKN: Konsep Usulan Kenaikan Gaji PNS Sedang Disusun 

Asman menjelaskan, PNS yang memiliki catatan kinerja baik akan diberikan apresiasi dalam bentuk tunjangan kerja, bukan kenaikan gaji pokok. Sedangkan PNS yang kinerjanya tidak baik akan menerima hukuman berupa pengurangan tunjangan kerja.

Selain itu, menurut Asman, pihaknya, bersama dengan Kementerian Keuangan, masih menggodok skema pembiayaan dana pensiun PNS agar tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam skema yang disebut dengan sistem fully funded itu, nantinya PNS dan pemerintah akan sama-sama membayar iuran untuk dana pensiun tersebut.

Perubahan skema tersebut, kata dia, bertujuan meningkatkan kesejahteraan para purna-PNS. Pasalnya, iuran 4,5 persen dari gaji pokok para PNS tiap bulan yang dibayarkan dianggap tidak cukup untuk membiayai dana pensiunan. Sehingga APBN harus terbebani untuk menutup dana yang sebesar 75 persen dari gaji pokok PNS itu.

Dengan skema baru, PNS nantinya menerima sejumlah uang yang sudah dibayarkan selama masa aktif bekerja itu. Nominalnya pun, kata Asman, akan lebih manusiawi dibanding sistem pay as you go yang saat ini diterapkan. “Targetnya skema baru akan berlaku tahun ini,” tuturnya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN), melalui Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara, tengah menyusun konsep usulan kenaikan gaji pokok PNS yang akan diberlakukan tahun 2019. Pengajuan kenaikan disampaikan mengingat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS masih belum juga ditetapkan.

Peraturan Pemerintah itu sedianya menjadi pengganti PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS yang terakhir diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2015. Jika menjadi kenyataan, kenaikan gaji pokok PNS ini akan bersamaan dengan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan, penyusunan konsep usulan kenaikan gaji pokok PNS ini dengan pertimbangan sudah lebih dari dua tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok. Jika usulan kenaikan gaji PNS tahun 2019 disetujui, selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019.






RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

1 hari lalu

RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

RANS Entertainment perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali membuka lowongan kerja bagi lulusan sarjana (S1) untuk semua jurusan.


Kedubes AS di RI Buka Lowongan Kerja untuk 13 Posisi, Gaji Berkisar Rp 96 Juta - 745 Juta per Tahun

3 hari lalu

Kedubes AS di RI Buka Lowongan Kerja untuk 13 Posisi, Gaji Berkisar Rp 96 Juta - 745 Juta per Tahun

Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) untuk Indonesia membuka lowongan kerja sebanyak 13 posisi.


Kedubes AS di RI Kembali Buka Lowongan Kerja, Gaji Sampai Rp 745 Juta per Tahun

3 hari lalu

Kedubes AS di RI Kembali Buka Lowongan Kerja, Gaji Sampai Rp 745 Juta per Tahun

Kedutaan Besar Amerika Serikat atau Kedubes AS kembali membuka berbagai lowongan pekerjaan.


Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

6 hari lalu

Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali meminta para CPNS yang lulus pelatihan dasar agar berani menetapkan target tinggi


Beban Tambun Dana Pensiun PNS

13 hari lalu

Beban Tambun Dana Pensiun PNS

MenkeuSri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran dana pensiun PNS dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

13 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

14 hari lalu

Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

Kementerian Keuangan akan membagikan dana insentif daerah (DID) ke 125 daerah yang memiliki perbaikan kinerja mendukung pemulihan ekonomi.


Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

16 hari lalu

Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran imbauan kepada pengguna jasa transportasi ojek online di lingkup pemkot.


Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

17 hari lalu

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Himpunan Sekolah dan Madrasah - Islam Nusantara mendukung tetap diberlakukannya peraturan penempatan guru PNS di sekolah dan madrasah swasta.


Apa Saja Fasilitas yang Didapat Mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia?

18 hari lalu

Apa Saja Fasilitas yang Didapat Mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia?

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ternyata masih mendapat tunjangan pensiun dan beberapa fasilitas meski sudah tidak menjabat.