Kadin Sebut Sistem Perhitungan Pajak Tak Adil, Ini Sebabnya

Karyawan menggunakan layaan Online Pajak di kawasan Kuningan, Jakarta, 30 November 2017. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan pemerintah terbaru, yang secara sepihak menghitung besaran pajak bagi wajib pajak (WP) yang tak kooperatif, dinilai kalangan pengusaha sebagai hal yang tak adil. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simaronjang mengatakan peraturan menteri bernomor 15/PMK.03/2018 terlalu vulgar.

Sarman menuturkan aksesibilitas yang diterima otoritas pajak atas keuangan wajib pajak akan menimbulkan kecurigaan. “Seharusnya dibikin satu sistem sehingga tidak seolah-olah dimata-matai,” ujarnya saat dihubungi, Jumat, 2 Maret 2018.

Pernyataan Sarman itu merespons Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. Ketentuan itu memberikan alternatif bagi petugas pemungut pajak atau fiskus untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar bagi wajib pajak yang tak kooperatif.

Baca: Genjot Penerimaan, Ditjen Pajak Revisi Aturan Peredaran Bruto

Dalam peraturan tersebut, otoritas pajak dapat mengakses data informasi keuangan wajib pajak, salah satunya lewat transaksi perbankan wajib pajak. Kemudian petugas pajak dapat menentukan pajak yang harus dibayarkan. “Kan enggak adil juga,” ucap Sarman.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan para wajib pajak yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas tidak perlu khawatir dengan ditetapkannya PMK yang baru tentang perhitungan peredaran bruto itu. “Justru ini memberikan kepastian hukum,” tuturnya.

Hestu mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP), WP yang harus melaporkan pembukuannya adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Mereka wajib melakukan pembukuan dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. “Karena tarif 1 persen final, sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 46 Tahun 2013,” kata dia.

Para wajib pajak tidak perlu khawatir atas pemeriksaan tersebut. Pasalnya, kata Hestu, hanya segelintir wajib pajak yang akan diperiksa, yaitu wajib pajak yang tidak mempunyai pembukuan atau yang tidak mau meminjamkan pembukuan dan dokumen pendukungnya yang akan diperiksa. “Kan tidak semua WP kami periksa.”

Hestu menjelaskan, cara yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan berdasarkan pasal-pasal dalam PMK. Dengan begitu, ia yakin kebijakan terbaru itu malah akan memberikan perlindungan kepada wajib pajak agar pemeriksa tidak sewenang-wenang.






Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

9 jam lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.


BI: Tekanan terhadap Rupiah Disebabkan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

1 hari lalu

BI: Tekanan terhadap Rupiah Disebabkan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

Bank Indonesia menyatakan depresiasi rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya.


Tips Keuangan Agar Tetap Tegar Menghadapi Efek Domino dari Kenaikan BBM

2 hari lalu

Tips Keuangan Agar Tetap Tegar Menghadapi Efek Domino dari Kenaikan BBM

Pada bulan awal September kemarin, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

3 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

3 hari lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

5 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ancaman Resesi Global 2023, Indef: Sektor Keuangan Terpuruk Pertama

5 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Indef: Sektor Keuangan Terpuruk Pertama

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid menjelaskan ancaman resesi global tahun depan akan berdampak terhadap sektor keuangan.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

5 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Inggris Akan Menaikkan Anggaran Pertahanan

6 hari lalu

Inggris Akan Menaikkan Anggaran Pertahanan

Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengungkap pihaknya akan meningkatkan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun ke depan.


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

8 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun