8 Cara Pemerintah Hitung Pajak Pebisnis yang Tak Lapor Omzet

Gambar Kojib, nama maskot dari Direktorat Jenderal Pajak turut hadir dalam acara penandatanganan addendum kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian RI, di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 19 Januari 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang cara lain menghitung peredaran bruto. Ketentuan itu memberikan alternatif bagi petugas pemungut pajak atau fiskus untuk menetapkan jumlah pajak bagi wajib pajak yang tak kooperatif.

Dalam ketentuan itu, wajib pajak tak kooperatif adalah wajib pajak yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan. Akibatnya, peredaran bruto yang sebenarnya tak diketahui.

Baca: Lewat Surat Elektronik, Ditjen Pajak Imbau Publik Laporkan SPT

Dengan implementasi beleid baru tersebut, penghitungan peredaran bruto yang dilakukan fiskus tak melulu dihitung berdasarkan omzet. Fiskus juga bisa menghitungnya berdasarkan delapan cara alternatif seperti yang tampak dalam pasal 2 beleid yang diundangkan pada tanggal 13 Februari 2018 lalu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama, mengatakan, penerbitan aturan itu memberikan kepastian hukum, terutama untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (5) UU PPh Pasal 14. Metode ini sebenarnya sudah sering digunakan otoritas pajak dalam pemeriksaan untuk menghitung peredaran bruto bagi WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan.

"Kami mengenalnya sebagai metode tidak langsung (karena tidak bersumber dari pembukuan WP). Dalam hal peredaran bruto kita tetapkan dengan metode tersebut, maka penghasilan netonya kita hitung dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto," kata Yoga, Rabu, 28 Februari 2018.

Kedelapan alternatif itu berisi penjelasan mengenai metode lain bagi fiskus untuk menghitung peredaran bruto WP. Metode yang pertama adalah penghitungan peredaran bruto menggunakan metode transaksi tunai dan nontunai. Penghitungan dilakukan berdasarkan data atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.

Kedua, penghitungan peredaran bruto menggunakan metode sumber dan penggunaan dana. Rujukannya adalah data dan informasi mengenai sumber dana dan penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.

Ketiga, penghitungan peredaran bruto menggunakan metode satuan dan volume. Acuannya adalah data dan atau informasi mengenai jumlah satuan atau volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.

Keempat, penghitungan peredaran bruto menggunakan metode penghitungan biaya hidup. Penghitungan dilakukan berdasarkan data atau informasi mengenai biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.

Kelima, penghitungan peredaran bruto menggunakan metode pertambahan kekayaan bersih. Pemeriksa dapat menggunakan data atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak sebagai basis penghitungan peredaran bruto.

Keenam, penghitungan peredaran bruto menggunakan metode berdasarkan SPT atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya. Sesuai dengan jenis metodenya, maka dasar penghitungan peredaran brutonya adalah SPT atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.

Ketujuh, penghitungan peredaran bruto menggunakan metode proyeksi nilai ekonomi. Untuk menggunakan metode ini, pemeriksa harus memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.

Kedelapan, penghitungan pajak dari peredaran bruto menggunakan metode penghitungan rasio. Untuk cara ini, penghitungannya mengacu pada persentase atau rasio pembanding.

BISNIS






CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

1 hari lalu

CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

CISDI mendorong pemerintah mengenakan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

2 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

2 hari lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

4 hari lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

4 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

5 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

5 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

9 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.


Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

9 hari lalu

Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

Pada akhir 2021, Garuda tercatat membukukan kerugian yang diatribusikan ke entitas induk senilai US$ 4,16 miliar atau setara dengan Rp 62 triliun.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

10 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.