Susi Pudjiastuti: Ada Pihak yang Ingin Kapal Asing Masuk ke RI

Reporter

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat konferensi pers mengenai cantrang di kantor KKP, Jakarta, 18 Januari 2018. TEMPO/Naufal Dwihimawan Adjiditho

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan para nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang selama ini menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang untuk segera menggantinya dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Susi Pudjiastuti memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi kapal cantrang di TPI Juwana Unit I Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. "Nelayan yang bisa mengganti alat tangkap segera diurus karena kami bisa membantu pengurusannya tidak sampai delapan bulan," ujarnya di hadapan puluhan pemilik kapal cantrang, Kamis, 1 Maret 2018.

Susi Pudjiastuti, tahun depan ia tak punya waktu lagi melayani para nelayan karena disibukkan dengan pesta demokrasi mulai dari pemilihan legislatif hingga presiden. Sehingga, kata Susi tidak banyak waktu untuk bekerja.

Ia menegaskan jika para nelayan mengikuti sarannya untuk segera berganti alat tangkap, maka nelayan akan mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk menangkap ikan di Laut Arafura masuk dalam dalam Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP) 718 dan nelayan sudah aman.

Kalaupun masih terkendala dana, kata Susi Pudjiastuti, sudah ada BRI maupun bank pemerintah lainnya yang siap memberikan bantuan pinjaman permodalan untuk mengganti alat tangkap. "Jika agunan yang dimiliki para nelayan tidak bisa, silahkan melapor ke saya," ujarnya.

Seandainya angsurannya terlalu berat, katanya, nelayan bisa meminta menunda cicilan selama satu tahun ke perbankan. Untuk saat ini, kata dia, KKP masih bisa menjaga laut Indonesia dari kapal asing. "Meskipun masih ada kebocoran, setidaknya tidak ada lagi ribuan kapal asing yang masuk ke laut Indonesia," ujarnya.

Jika nelayan tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia menegaskan, nantinya tidak bisa membantu lagi karena ada pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan kapal asing kembali masuk ke laut Indonesia. "Apabila nelayan tidak bersedia ya tidak apa-apa," ujarnya dengan bahasa Jawa.

Ia menegaskan bahwa aturan yang dibuat pemerintah, terutama yang dikeluarkan KKP dalam rangka membuat nelayan lebih berhasil dan penghasilannya juga lebih baik.

Oleh karena itu, dia berupaya dengan bekerja secara maksimal sesuai kemampuan dan kekuatannya, namun nelayan harus ingat bahwa jabatannya sebagai menteri ada batas waktunya.

"Hanya satu periode saja dan periode mendatang belum tentu saya kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Selagi bisa membantu nelayan untuk berganti alat tangkap dan bank juga sudah disediakan," ujarnya.

Beberapa nelayan yang mendatangi gerai perizinan kapal cantrang untuk yang dibuka Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membantu nelayan mengurus dokumen kapal agar bisa segera melaut kembali, sempat melayangkan protes kepada Susi mulai dari persoalan permodalan hingga keputusan Presiden yang tidak memberikan batasan waktu untuk mengganti alat tangkap ikan jenis cantrang.

Bahkan, Susi sempat mengancam tidak akan melanjutkan sambutannya ketika nelayan masih menyela, meskipun akhirnya para nelayan bersedia mendengarkan.

Usai Susi meninggalkan gerai perizinan kapal cantrang yang menempati aula TPI Juwana Unit I, sejumlah nelayan tampak masih ragu apakah akan mengikuti verifikasi dan validasi kapal cantrang karena khawatir dalam menandatangani surat pernyataannya harus mengganti alat tangkap ikan dibatasi setahun.

Hadi Suparman, salah seorang nelayan Juwana mengaku tidak sepakat jika nelayan hanya diberi waktu selama setahun untuk mengganti alat tangkap. "Keinginan nelayan sesuai Instruksi Presiden bahwa penggantian alat tangkap tidak dibatasi waktu," ujarnya.

Ia menegaskan para nelayan bersedia mengganti alat tangkap sepanjang diberi kesempatan waktu hingga tiga tahunan karena saat ini masih banyak nelayan yang belum melunasi hutangnya di perbankan.

Setelah dilakukan pengecekan di dalam gerai, kata dia, dalam tes wawancaranya memang tidak ada istilah satu tahun harus mengganti alat tangkap, namun hanya lisan dan tidak ada surat tertulis.

Oleh karena itu, Susi Pudjiastuti meminta para nelayan untuk melanjutkan proses verifikasi dan validasi kapal di gerai.

ANTARA






Terkini Bisnis: Susi Pudjiastuti Dukung Dana Pensiun DPR Dihapus, Dampak Sosial Harga BBM Tak Kunjung Naik

33 hari lalu

Terkini Bisnis: Susi Pudjiastuti Dukung Dana Pensiun DPR Dihapus, Dampak Sosial Harga BBM Tak Kunjung Naik

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang dimulai dengan Susi Pudjiastuti mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani hapus dana pensiun DPR.


Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Hapus Jatah Pensiun DPR

33 hari lalu

Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Hapus Jatah Pensiun DPR

Susi Pudjiastuti menyatakan dukungannya pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia setuju agar dana pensiun untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera dihapus.


Presiden PKS Kunjungi Susi Pudjiastuti, Bahas Masa Depan Bangsa

36 hari lalu

Presiden PKS Kunjungi Susi Pudjiastuti, Bahas Masa Depan Bangsa

Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi Ketua Bidang Tani dan Nelayan Riyono saat bertemu dengan Susi Pudjiastuti


Terkini Bisnis: Naik Pesawat Wajib Booster, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

38 hari lalu

Terkini Bisnis: Naik Pesawat Wajib Booster, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

Mulai esok, penumpang pesawat rute domestik berusia di atas 18 tahun wajib melakukan vaksin booster.


Terkini Bisnis: Loker Lulusan SMA di Astra International, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

38 hari lalu

Terkini Bisnis: Loker Lulusan SMA di Astra International, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Ahad siang, 28 Agustus 2022 dimulai dengan PT Astra International Tbk. membuka lowongan pekerjaan.


Terpopuler Bisnis: Dukungan Susi Pudjiastuti ke Sri Mulyani, Pengacara PT Taspen Uraikan Audit BPK

39 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Dukungan Susi Pudjiastuti ke Sri Mulyani, Pengacara PT Taspen Uraikan Audit BPK

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Sabtu sore, 27 Agustus 2022 diantaranya dukungan Susi Pudjiastuti ke Sri Mulyani soal skema pensiunan PNS.


Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Rombak Skema Pensiunan PNS, Ini Sebabnya

39 hari lalu

Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Rombak Skema Pensiunan PNS, Ini Sebabnya

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk merombak skema pensiunan PNS.


Hary Tanoesoedibjo dan Susi Pudjiastuti Bertemu Airlangga, Sinyal Merapat ke Golkar dan KIB?

43 hari lalu

Hary Tanoesoedibjo dan Susi Pudjiastuti Bertemu Airlangga, Sinyal Merapat ke Golkar dan KIB?

Airlangga menyebut Susi memiliki modal politik besar yang harus diwadahi. Sementara, Hary Tanoesoedibjo sudah memiliki Sekber partai nonparlemen


Terpopuler Bisnis: Harga Pertalite Ditaksir Jadi Rp 10 Ribu, Susi Minta Subsdi BBM Distop

49 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Harga Pertalite Ditaksir Jadi Rp 10 Ribu, Susi Minta Subsdi BBM Distop

Sinyal kenaikan harga Pertalite menguat beberapa waktu terakhir.


Terkini Bisnis: Susi Pudjiastuti Minta Subsidi BBM Dihentikan, Alfamart Beri Apresisasi Amelia

50 hari lalu

Terkini Bisnis: Susi Pudjiastuti Minta Subsidi BBM Dihentikan, Alfamart Beri Apresisasi Amelia

Berita terkini ekbis dimulai dari Susi Pudjiastuti meminta Jokowi menghentikan program subsidi bahan bakar minyak (BBM).