Kejaksaan dan 3 Menteri Kerja Sama Kawal Proyek Infrastruktur

Sejumlah pengendara melintasi jalan flyover Cipinang Lontar saat diuji coba, Jakarta Timur, 27 Februari 2018. Pengerjaan infrastruktur Cipinang Lontar memakan waktu kurang lebih satu tahun. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta- Kejaksaan Agung bekerja sama dengan tiga kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman dengan lingkup kerjasama antara lain di bidang Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) peranan Jaksa Pengacara negara, pemulihan aset serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Berbekal kerja sama itu, Kejaksaan Agung akan mengawal proyek-proyek infrastruktur yang digarap oleh kementerian. “Melalui perjanjian ini, kita bisa saling mengisi,” kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Sasana Pradana Kejaksaan Agung, Kamis, 1 Maret 2018.

Dalam kerja sama itu, Kejaksaan Agung akan mengawal setiap proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan kementerian, agar dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah digagas sebelumnya. Prasetyo mengatakan pengawasan dan pendampingan yang dilakukan mulai dari tahapan perencanaan sebagai upaya pencegahan penyimpangan.

Baca: DPR: Pemerintah Kejar Tayang Proyek Infrastruktur untuk 2019

Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kerja sama tersebut merupakan persamaan perspektif untuk menjaga sistem yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan. “Saya kira ini bukan hal baru, kontribusi dari penegak hukum mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia,” ucap dia.

Hal serupa juga diutarakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Rini mengatakan kerja sama ini diharapkan membuat proyek-proyek pemerintah dapat berjalan dengan tepat waktu terselesaikan dengan baik. “Jadi kami dapat pengawalan dan pengamanan untuk pencegahan,” tutur dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dengan adanya TP4 Indonesia dapat mengejar ketertinggalan infrastruktur, dengan dilaksanakannya proyek-proyek pembangunan. “Infrastruktur yang dievaluasi bisa berjalan, semoga yang kita lakukan mendapat jalan yang baik,” kata dia.

Kejaksaan Agung membuat TP4 sebagai payung hukum untuk proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan di seluruh Indonesia. Dengan adanya pengawasan dan pengamanan hukum dari Kejaksaan Agung, diharapkan seluruh proyek infrastruktur yang berjalan dapat rampung tepat waktu sesuai perencanaan.






Ketua Satgas Sebut Proyek Pembangunan IKN Sudah Dimulai, Apa Saja ?

13 hari lalu

Ketua Satgas Sebut Proyek Pembangunan IKN Sudah Dimulai, Apa Saja ?

PUPR menyebut sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dimulai.


7 BUMD DKI Tawarkan 15 Proyek Infrastruktur pada Jakarta Investment Forum 2022

27 hari lalu

7 BUMD DKI Tawarkan 15 Proyek Infrastruktur pada Jakarta Investment Forum 2022

DKI Jakarta menawarkan 15 proyek infrastruktur pada ajang Jakarta Investment Forum 2022 yang diadakan bersamaan U20 Mayor Summit.


PII Berikan Penjaminan ke 42 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 476 Triliun

13 Juli 2022

PII Berikan Penjaminan ke 42 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 476 Triliun

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII telah memberikan penjaminan kepada 42 proyek investasi dengan total nilai investasi Rp 476 triliun.


Dodi Reza Alex Disebut Memerintahkan Pengaturan Uang Jatah Proyek

9 Juni 2022

Dodi Reza Alex Disebut Memerintahkan Pengaturan Uang Jatah Proyek

Dodi Reza Alex disebut memerintahkan seseorang untuk mengatur persentase uang jatah bagiannya dari setiap proyek infrastruktur


Jokowi Pamer Bisa Bangun 1.900 Kilometer Jalan Tol

14 April 2022

Jokowi Pamer Bisa Bangun 1.900 Kilometer Jalan Tol

Selama tujuh tahun menjadi Presiden, Jokowi mengatakan sudah ada 1.900 kilometer jalan tol terbangun.


Bupati Nonaktif Dodi Reza Alex Akan Jalani Sidang di PN Palembang

11 Februari 2022

Bupati Nonaktif Dodi Reza Alex Akan Jalani Sidang di PN Palembang

Dodi Reza Alex menjadi tersangka kasus dugaan suap pengerjaan empat proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin


KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar dari Kantor Bupati Langkat

31 Januari 2022

KPK Sita Duit Rp 2,1 Miliar dari Kantor Bupati Langkat

"Sejauh ini dari perhitungan sementara berjumlah sekitar Rp 2,1 miliar," ujar Ali soal penggeledahan di kantor Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana.


LPSK Siap Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

25 Januari 2022

LPSK Siap Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

LPSK akan memberikan perlindungan bila ada laporan dan permintaan dalam perkara kerangkeng manusia yang diduga libatkan eks Bupati Langkat.


Kasus Dugaan Korupsi di Buru Selatan, KPK Geledah 6 Kantor Dinas

24 Januari 2022

Kasus Dugaan Korupsi di Buru Selatan, KPK Geledah 6 Kantor Dinas

Dari penggeledahan, penyidik KPK mengambil bukti berupa dokumen tentang aliran uang dan barang bukti elektronik.


KPK Sita Dokumen Aliran Uang dalam Kasus Suap Proyek di Buru Selatan

24 Januari 2022

KPK Sita Dokumen Aliran Uang dalam Kasus Suap Proyek di Buru Selatan

KPK saat ini masih mengumpulkan bukti di antaranya dengan memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus suap proyek di Buru Selatan