Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri PUPR Akan Panggil Badan Usaha yang Telah Dievaluasi KKK

Reporter

Editor

Anisa Luciana

image-gnews
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat ditemui awak media di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, 29 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat ditemui awak media di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, 29 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hari ini, Kamis, 1 Maret 2018, akan memanggil seluruh badan usaha yang telah dievaluasi oleh Komite Keselamatan Konstruksi (KKK).

Basuki mengatakan pertemuan dengan badan usaha tersebut dimaksudkan untuk memastikan kesiapan mereka yang diberikan izin untuk melanjutkan kembali pekerjaan konstruksi layang.

"Besok (hari ini) saya kumpulkan lagi supaya yakin betul. Semuanya (badan usaha) di sini, mungkin setelah saya dari acara di Kejaksaan," katanya, Rabu, 28 Februari 2018.

Baca juga: Kementerian PUPR: Proyek Elevated Hanya Dihentikan Dua Pekan

Menurut Basuki, dengan evaluasi yang telah dilakukan Komite Keselamatan Konstruksi sejauh ini, seharusnya ada perubahan yang linear dengan perbaikan mekanisme kerja badan usaha.

"Mestinya dengan adanya ini mereka berubah. Misalnya, pengawasannya ditambah atau enggak. Saya mau tahu persis," katanya.

Dari 37 proyek yang dievaluasi Komite Keselamatan Konstruksi, sebanyak 32 proyek diberikan izin melanjutkan pekerjaan konstruksi layang dengan 8 proyek diizinkan lanjut dengan catatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Menteri PUPR: Proyek Elevated Dihentikan Atas Perintah Jokowi

Sisanya, ada tiga proyek yang masih dicantumkan dalam daftar kendati sudah beroperasi dan tidak ada proyek konstruksi, yakni jalan Tol Kertosono-Mojokerto, jalan Tol Ngawi-Kertosono, dan jalan Tol Cinere-Jagorawi.

Sementara itu, satu proyek, yakni jalan Tol Serang-Panimbang, belum melakukan pekerjaan konstruksi layang, dan satu proyek sisanya yakni Tol Serpong-Balaraja belum mengumpulkan berkas dan melakukan presentasi.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian PUPR secara resmi menetapkan penghentian sementara terhadap 36 proyek konstruksi layang yang terdiri atas 32 proyek jalan tol dan 4 proyek perkeretaapian. Proyek-proyek tersebut baru bisa dilanjutkan kembali setelah melalui serangkaian evaluasi dengan target pelaksanaan selama 2 minggu.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Otorita Sebut Ada Bandung Bondowoso yang Bangun IKN dengan Shift 24 Jam

6 hari lalu

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Otorita Sebut Ada Bandung Bondowoso yang Bangun IKN dengan Shift 24 Jam

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Jaka Santos berseloroh tentang pembangunan IKN yang dikebut Kementerian PUPR.


Rumah Dinas Menteri di IKN Dibangun di Atas Lahan 1.000 Meter Persegi, Ini Speknya

9 hari lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Dibangun di Atas Lahan 1.000 Meter Persegi, Ini Speknya

Rumah dinas menteri di IKN dibangun Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebanyak 36 unit di atas lahan dengan kontur berbukit.


Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

Compact City akan diterapkan dalam membangun rumah dinas menteri di IKN. Lantas, apa arti dari konsep yang disebut Menteri PUPR itu?


Jokowi Dilema Jaga Harga Beras: Rendah Dimarahi Petani, Tinggi Dimarahi Ibu-ibu

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Dilema Jaga Harga Beras: Rendah Dimarahi Petani, Tinggi Dimarahi Ibu-ibu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku dilema dalam menjaga harga beras karena petani butuh harga tinggi sedangkan ibu-ibu minta harga rendah.


Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

13 hari lalu

Proyek perancangan Memorial Park di ibu kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

Bangunan baru di Istana Negara IKN seperti rumah menteri dan istana wakil presiden mendapat kritik. Berikut fakta-faktanya.


Serba-serbi Rumah Menteri IKN Dibandingkan di Widya Chandra

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Serba-serbi Rumah Menteri IKN Dibandingkan di Widya Chandra

Bakal rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN dikomentari Luhut, karena dianggap lebih kecil


Disebut Lebih Kecil, Ini Perbandingan Rumah Dinas Menteri di IKN dengan di Widya Chandra

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Disebut Lebih Kecil, Ini Perbandingan Rumah Dinas Menteri di IKN dengan di Widya Chandra

Adapun untuk ukurannya, rumah dinas menteri di IKN berdiri seluas 580 meter persegi di atas lahan 1.000 meter persegi, bangunan didominasi marmer.


Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Menteri Basuki: Anggarannya 1 Rumah Rp144 Juta

14 hari lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato dalam acara Mengawal Suara Rakyat di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Menteri Basuki: Anggarannya 1 Rumah Rp144 Juta

Tentang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran, Menteri PUPR mengatakan mengapresiasi rencana itu dan mengingatkan anggarannya besar.


Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

14 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (keempat kiri) meninjau proyek Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Kamis, 30 September 2021.  ANTARA/Raisan Al Farisi
Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

Menteri Basuki bercerita ukuran rumah dinas menteri di IKN membuat Menteri Luhut kaget karena dianggap lebih kecil dari di kompleks Widya Chandra.


Menteri Basuki Janji Diskon Tarif Jalan Tol di Libur Lebaran

14 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Basuki Janji Diskon Tarif Jalan Tol di Libur Lebaran

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan ada diskon tarif jalan tol selama musim libur Lebaran 2024.