Melanggar Aturan, Penertiban Minimarket di Jakarta Dapat Dukungan

Reporter

Editor

Anisa Luciana

Konsumen menggunakan tas belanja nonplastik di salah satu minimarket di Kota Bogor, 21 Februari 2016. ANTARA/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk menertibkan minimarket yang tak berizin di Jakarta. Rencana tersebut mendapat dukungan dari Jakarta Research and Public Policy (JRPP).

Direktur Eksekutif JRPP Muhamad Alipudin mengatakan keberadaan minimarket di Jakarta yang tak berizin dapat merugikan Pemprov DKI akibat potensi pajak yang hilang.

“Kami mendukung Pemprov DKI Jakarta agar segera menertibkan minimarket yang ada di seluruh Jakarta,” kata Alipudin melalui keterangan resmi, Kamis, 28 Februari 2018.

Baca juga: Hanya 23 Persen Minimarket yang Berizin

Dia menuturkan jika mengacu pada revisi Peraturan Daerah (Perda) No 2/2002 tentang Perpasaran Swasta, keberadaan minimarket di Jakarta banyak yang melanggar aturan.

“Revisi Perda (Nomor 2 Tahun 2002) itu sudah rampung. Dalam revisi Perda tersebut jarak antara minimarket dan pasar rakyat atau minimarket sejenis yang lainnya harus berjarak 400 meter. Ini kan banyak yang berdekatan. Ini sama artinya menggusur warung rakyat,” ujarnya.

Alipudin juga mendukung agar revisi Perda No 2/2002 segera disahkan. Menurutnya, hal itu dibutuhkan agar landasan penertiban minimarket kuat.

“Seyogyanya revisi Perda Nomor 2 Tahun 2002 disahkan, dan Pemprov DKI Jakarta menertibkan minimarket dalam tempo secepatnya, dalam 3 bulan ke depan harus beres," ujarnya lagi.

BISNIS






Starbucks Hadirkan Kopi Kemasan Kaleng Ready to Drink

6 hari lalu

Starbucks Hadirkan Kopi Kemasan Kaleng Ready to Drink

Starbucks mengenalkan dua produk yang ditawarkan di pasar Indonesia, yaitu Starbucks Doubleshot dan Starbucks Frappuccino.


Warga DKI Ingin Merintis Usaha Tapi Bingung Soal Perizinan? Yuk Kunjungi Gerai Mumulai Usaha

15 hari lalu

Warga DKI Ingin Merintis Usaha Tapi Bingung Soal Perizinan? Yuk Kunjungi Gerai Mumulai Usaha

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu DKI kini membuka gerai memulai usaha tempat konsultasi bagi warga yang ingin merintis usaha.


Pertahankan Kepemilikan Saham, Alfamart Masukkan Dana Rp23,07 Miliar ke Anak Usaha

46 hari lalu

Pertahankan Kepemilikan Saham, Alfamart Masukkan Dana Rp23,07 Miliar ke Anak Usaha

Pengelola jaringan minimarket Alfamart, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. menambah investasi saham di PT Sumber Indah Lestari sebesar Rp23,07 miliar.


KPK Akan Kirim Surat Panggilan Kedua Mardani Maming

21 Juli 2022

KPK Akan Kirim Surat Panggilan Kedua Mardani Maming

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan kembali mengirimkan surat panggilan kedua kepada mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.


Tahukah Perbedaan Minimarket, Supermarket dan Hypermarket?

14 Juli 2022

Tahukah Perbedaan Minimarket, Supermarket dan Hypermarket?

Minimarket, supermarket, dan hypermarket seolah mirip tapi ternyata tak sama. Berikut perbedaan di antara ketiga usaha retail tersebut.


Minta Bahlil Terbitkan 100 Ribu Izin Usaha Per Hari, Jokowi: Bukan 7 Ribu sampai 8 Ribu

13 Juli 2022

Minta Bahlil Terbitkan 100 Ribu Izin Usaha Per Hari, Jokowi: Bukan 7 Ribu sampai 8 Ribu

Jokowi mengaku senang karena Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha yang terbit dari Agustus 2021 sampai Juli 2022 sudah mencapai 1,5 juta.


Besok Menteri Bahlil Cek Izin Usaha Holywings, Restoran atau Bar?

10 Juli 2022

Besok Menteri Bahlil Cek Izin Usaha Holywings, Restoran atau Bar?

Bahlil Lahadalia akan melakukan pemeriksaan langsung ke Holywings terkait dengan adanya penemuan pelanggaran izin usaha.


Bahlil Bentuk Satgas Telusuri Polemik Izin Holywings: Saya Langsung Turun Sendiri

7 Juli 2022

Bahlil Bentuk Satgas Telusuri Polemik Izin Holywings: Saya Langsung Turun Sendiri

Menteri Bahlil Lahadalia blak-blakan menjelaskan temuan pelanggaran perizinan operasional Holywings.


Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

5 Juli 2022

Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

BKPM mencatat sebanyak 1,5 juta nomor induk berusaha (NIB) telah diterbitkan per 2 Juli 2022.


Belajar dari Kasus Penutupan Holywings, Ekonom Sebut Masalah Izin Masih Berbelit

5 Juli 2022

Belajar dari Kasus Penutupan Holywings, Ekonom Sebut Masalah Izin Masih Berbelit

Holywings menggunakan dokumen izin Online Single Submission (OSS) yang dikelola Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).