Perry Warjiyo Calon Gubernur BI, Ini Penilaian Menko Darmin

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Gubernur BI Darmin Nasution (kanan), memberikan ucapan selamat kepadat Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih Perry Warjiyo (15/4) TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai keputusan Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Perry Warjiyo sebagai calon Gubernur Bank Indonesia sudah tepat. "Dia (Perry) adalah orang yang tepat dan memenuhi syarat untuk itu," kata Darmin di Komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.

Darmin mengatakan, ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur BI, pernah bekerja sama dengan Perry, yang merupakan ahli moneter sekaligus akuntan. Sekian tahun bekerja sama, Darmin mengaku tak memiliki keraguan akan kemampuan Perry dalam merumuskan kebijakan.

Darmin juga meyakini, kerja sama BI dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah akan semakin bagus di bawah kepemimpinan Perry nantinya. Bahkan, kata Darmin, dirinya dan Perry sudah menyiapkan kerja sama.

"Saya kemarin ngobrol dengan dia, kita pertama-tama akan kerja sama dengan keuangan inklusif dan e-commerce, karena dia sendiri ada pemikiran dan mereka juga mengembangkan selama ini," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengusulkan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebagai calon Gubernur BI ke Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Jokowi, ia memilih Perry lantaran memiliki pengalaman yang panjang.

Surat usulan presiden tentang calon gubernur BI telah masuk ke DPR pada Jumat siang, pekan lalu. Dalam surat itu, Perry menjadi calon tunggal gubernur BI pilihan Jokowi.

Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 25 Pebruari 1959. Ia menamatkan gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebelum melanjutkan meraih gelar Msc dalam bidang ekonomi moneter dan internasional diraih dari Iowa State University, Ames, USA pada tahun 1988.

Pada 1991, Perry Warjiyo berhasil meraih gelar Ph.D dari universitas yang sama, Iowa State University, untuk bidang ekonomi moneter dan internasional. Ia telah menulis dan mempublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu-isu internasional

Perry Warjiyo juga mengajar di Pasca Sarjana di Universitas Indonesia di bidang Ekonomi Moneter dan Ekonomi Keuangan Internasional, di samping sebagai dosen tamu di sejumlah universitas di Indonesia.

Sebelum ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional di Bank Indonesia. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia.

Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund, mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada 2007-2009.

Perry Warjiyo mempunyai karir yang panjang  di Bank Indonesia sejak tahun 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta kepala Biro Gubernur.

FRISKI RIANA | AHMAD FAIZ






Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

48 menit lalu

Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

Pejuang masjid wakaf Kebon Sirih, Tomy Tampatty, mengirimkan surat ke Jokowi untuk meminta perlindungan.


Jokowi: Kita Harapkan Kabupaten Buton Kembali Sebagai Industri Penghasil Aspal, Bukan Tambang

50 menit lalu

Jokowi: Kita Harapkan Kabupaten Buton Kembali Sebagai Industri Penghasil Aspal, Bukan Tambang

Jokowi berharap Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menjadi daerah penghasil aspal bukan sebagai industri tambang yang tidak memiliki nilai tambah.


Luhut Bilang Pakar Ekonomi AS Puji Perekonomian Indonesia: Akibat Leadership Jokowi

1 jam lalu

Luhut Bilang Pakar Ekonomi AS Puji Perekonomian Indonesia: Akibat Leadership Jokowi

Saat berkunjung ke Amerika Serikat, Menteri Luhut bercerita banyak pakar ekonomi yang memberikan apresiasi terhadap kondisi ekonomi Indonesia.


Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Terima Gelar Adat dari Kesultanan Ternate

1 jam lalu

Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Terima Gelar Adat dari Kesultanan Ternate

Jokowi diagendakan menerima anugerah gelar adat dari Kesultanan Ternate di Kedaton Sultan Ternate, dalam kunjungan kerjanya ke Maluku Utara


Presiden Jokowi Kunjungi Maluku Utara, Ini 4 Rekomendasi Wisata di Sekitar Kota Sofifi

1 jam lalu

Presiden Jokowi Kunjungi Maluku Utara, Ini 4 Rekomendasi Wisata di Sekitar Kota Sofifi

Presiden Jokowi ke Kota Maluku Utara. Apa saja destinasi wisata unggulan di sekitar Sofifi?


Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

9 jam lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

12 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

12 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

12 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

12 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.