Kejar Target Sertifikasi Lahan, BPN Gandeng Pengembang Swasta

Ribuan warga memadati ruas jalan usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi di Taman Lokasa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 16 Januari 2017. Presiden menargetkan tujuh juta sertifikat tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi menargetkan kerjasama dengan pengembang swasta bisa mempercepat target pengesahan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan untuk masyarakat Bekasi. Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo, mengatakan kerjasama ini dilakukan guna mewujudkan target pengesahan kepemilikan tanah dan bangunan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak swasta untuk mewujudkan target itu. 
"Kerjasama ini dibutuhkan karena kalau pemerintah sendiri menangani 127 hektar dengan jutaan pemilik tanah dan bangunan, ini akan kesulitan," ujar Deni di Mutiara Gading City, Selasa, 27 Februari 2018.

Baca: Genjot Target 7 Juta Sertifikat Tanah, BPN Lakukan Hal Ini

Oleh sebab itu, BPN bekerjasama dengan ISPI Group, pengembang Mutiara Gading City, dan Bank Tabungan Negara (BTN) membuka konter baru untuk layanan Land Service Counter.  Layanan kepada masyarakat ini meliputi beberapa hal. Pertama, perubahan hak yakni peningkatan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) secara gratis.

Kedua, terhapusnya hal tanggungan. Ketiga, peralihan hak atau balik nama. Keempat adalah pengecekan sertifikat. Kelima, informasi pertanahan ini sekaligus menjadi satu hari atau one day service. "Kita buatkan counter layanan pertanahan. Ini MoU kantor pertanahan dan REI Bekasi.
Idenya, REI Bekasi anggota banyak. Counter ini dibuat karena kita punya target menyelesaikan sertifikasi layanan MBR (rumah masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Deni.

Sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan di counter yang berlokasi di Mutiara Gading City ini misalnya pengecekan sertifikat, perubahan hak sertifikat secara gratis. Sejumlah layanan ini, menjadi penting agar memberi jaminan hak milik kepada penghuni.

Untuk saat ini, konter akan memprioritaskan pengubahan status sertifikat bangunan penghuni Mutiara Gading City dan ISPI Group. Dia mengambil contoh, pada awalnya ada 200 konsumen ISPI pada tahun lalu yang mengubah sertifikat kepemilikan rumah.

Angka tersebut melonjak menjadi 1.000 unit dan diprediksi menjadi 1.400 unit. "Ke depan, konter layanan akan berkembang. Sebanyak mungkin bisa berubah dari SGHB ke SHM. Kita berharap bukan hanya di sini tapi Cikarang Timur, lalu bagian selatan," ujar Deni.

Setelah pembukaan kantor dengan ISPI Group, BPN Kabupaten Bekasi masih merencanakan penambahan kantor lain di lokasi lain. Salah satunya dengan SPS Group.
"Kami harap pengembang MBR masuk program sejuta rumah bisa kita lakukan bersama. Ada keinginan SPS Group ingin buka, tunggu tanggal mainnya. Jadi ini untuk memudahkan konsumen dan masyarakat sekitar," kata Deni.

BISNIS






Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

8 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


Aspirasinya Tak Ditanggapi, Serikat Petani Ancam Lakukan Reforma Agraria Versi Rakyat

12 hari lalu

Aspirasinya Tak Ditanggapi, Serikat Petani Ancam Lakukan Reforma Agraria Versi Rakyat

Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar demo Hari Tani Nasional di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

12 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Minta Menteri ATR Gebuk Mafia Tanah, Jokowi: Dipercepat Sertifikat Tanah Masyarakat

45 hari lalu

Minta Menteri ATR Gebuk Mafia Tanah, Jokowi: Dipercepat Sertifikat Tanah Masyarakat

Jokowi memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk serius dalam memberantas mafia tanah.


Jokowi Perintahkan Hadi Tjahjanto Gebuk Mafia Tanah

45 hari lalu

Jokowi Perintahkan Hadi Tjahjanto Gebuk Mafia Tanah

Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto untuk menggebuk mafia tanah yang menyulitkan masyarakat untuk mengurus sertifikat.


Tim Transisi Otorita Kaji Draft Rencana Detail Tata Ruang IKN

46 hari lalu

Tim Transisi Otorita Kaji Draft Rencana Detail Tata Ruang IKN

Tim Transisi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengaku telah menerima draft dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN dari BPN.


Kantor Pertanahan Jakut Buka Layanan Sabtu-Minggu, Warga Bisa Urus Sertifikat Tanah Sendiri

59 hari lalu

Kantor Pertanahan Jakut Buka Layanan Sabtu-Minggu, Warga Bisa Urus Sertifikat Tanah Sendiri

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyatakan Kantor Pertanahan Jakarta Utara kini buka layanan pada Sabtu-Minggu. Bisa urus layanan sertifikat tanah.


Sorgum untuk Substitusi Gandum, Jubir BPN Paparkan Potensinya Sangat Besar

59 hari lalu

Sorgum untuk Substitusi Gandum, Jubir BPN Paparkan Potensinya Sangat Besar

Jubir BPN Hari Prihatono angkat bicara soal wacana pengembangan sorgum untuk bisa menjadi produk substitusi gandum.


Bogor Jadi Target Mafia Tanah, Kapolda Jabar: Maju Terus Jangan Takut

2 Agustus 2022

Bogor Jadi Target Mafia Tanah, Kapolda Jabar: Maju Terus Jangan Takut

Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jendral Suntana mendukung jajarannya di Polres Bogor untuk menyikat mafia tanah.


Diduga Mafia Tanah, Pejabat BPN Kab Bogor Palsukan 105 Sertifikat

1 Agustus 2022

Diduga Mafia Tanah, Pejabat BPN Kab Bogor Palsukan 105 Sertifikat

Polres Bogor menangkap pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor karena diduga menjadi mafia tanah