Kejar Target Sertifikasi Lahan, BPN Gandeng Pengembang Swasta

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan warga memadati ruas jalan usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi di Taman Lokasa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 16 Januari 2017. Presiden menargetkan tujuh juta sertifikat tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2018. ANTARA

    Ribuan warga memadati ruas jalan usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi di Taman Lokasa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 16 Januari 2017. Presiden menargetkan tujuh juta sertifikat tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi menargetkan kerjasama dengan pengembang swasta bisa mempercepat target pengesahan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan untuk masyarakat Bekasi. Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo, mengatakan kerjasama ini dilakukan guna mewujudkan target pengesahan kepemilikan tanah dan bangunan masyarakat Kabupaten Bekasi.

    Oleh sebab itu, pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak swasta untuk mewujudkan target itu. 
    "Kerjasama ini dibutuhkan karena kalau pemerintah sendiri menangani 127 hektar dengan jutaan pemilik tanah dan bangunan, ini akan kesulitan," ujar Deni di Mutiara Gading City, Selasa, 27 Februari 2018.

    Baca: Genjot Target 7 Juta Sertifikat Tanah, BPN Lakukan Hal Ini

    Oleh sebab itu, BPN bekerjasama dengan ISPI Group, pengembang Mutiara Gading City, dan Bank Tabungan Negara (BTN) membuka konter baru untuk layanan Land Service Counter.  Layanan kepada masyarakat ini meliputi beberapa hal. Pertama, perubahan hak yakni peningkatan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) secara gratis.

    Kedua, terhapusnya hal tanggungan. Ketiga, peralihan hak atau balik nama. Keempat adalah pengecekan sertifikat. Kelima, informasi pertanahan ini sekaligus menjadi satu hari atau one day service. "Kita buatkan counter layanan pertanahan. Ini MoU kantor pertanahan dan REI Bekasi.
    Idenya, REI Bekasi anggota banyak. Counter ini dibuat karena kita punya target menyelesaikan sertifikasi layanan MBR (rumah masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Deni.

    Sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan di counter yang berlokasi di Mutiara Gading City ini misalnya pengecekan sertifikat, perubahan hak sertifikat secara gratis. Sejumlah layanan ini, menjadi penting agar memberi jaminan hak milik kepada penghuni.

    Untuk saat ini, konter akan memprioritaskan pengubahan status sertifikat bangunan penghuni Mutiara Gading City dan ISPI Group. Dia mengambil contoh, pada awalnya ada 200 konsumen ISPI pada tahun lalu yang mengubah sertifikat kepemilikan rumah.

    Angka tersebut melonjak menjadi 1.000 unit dan diprediksi menjadi 1.400 unit. "Ke depan, konter layanan akan berkembang. Sebanyak mungkin bisa berubah dari SGHB ke SHM. Kita berharap bukan hanya di sini tapi Cikarang Timur, lalu bagian selatan," ujar Deni.

    Setelah pembukaan kantor dengan ISPI Group, BPN Kabupaten Bekasi masih merencanakan penambahan kantor lain di lokasi lain. Salah satunya dengan SPS Group.
    "Kami harap pengembang MBR masuk program sejuta rumah bisa kita lakukan bersama. Ada keinginan SPS Group ingin buka, tunggu tanggal mainnya. Jadi ini untuk memudahkan konsumen dan masyarakat sekitar," kata Deni.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.