Jokowi Undang 11 Ekonom, Bahas Pangan dan Kemiskinan

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo diwawancara usai menonton film Dilan 1990 di Senayan City, Jakarta, 25 Februari 2018. TEMPO/Vindry Florentin

    Presiden Joko Widodo diwawancara usai menonton film Dilan 1990 di Senayan City, Jakarta, 25 Februari 2018. TEMPO/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengundang sebelas ekonom ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas masalah pangan di Tanah Air yang mencuat beberapa waktu terakhir.

    "Kami sebelas ekonom, hampir seluruhnya adalah ekonom bidang pertanian dan perikanan, tadi diajak Bapak Presiden untuk mendiskusikan dua hal yang saling terkait," kata ekonom dari Institut Pertanian Bogor, Bayu Krisnamurthi, seusai pertemuan tersebut di Jakarta, Selasa petang, 27 Februari 2018.

    Ia menyebutkan dua hal yang terkait itu adalah mengenai situasi pangan dan hubungannya dengan kemiskinan.

    "Kalau dipelajari hasil dari analisis terhadap kemiskinan yang diumumkan pemerintah pada Januari 2018 itu menunjukkan stabilitas harga pangan berkontribusi sangat besar terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia," tuturnya.

    Mantan Wamendag itu menyebutkan, pihaknya menyampaikan perlunya perhatian terhadap adanya kenaikan harga pangan yang sekarang terjadi khususnya terkait dengan beras.

    Menurut dia, pertemuan sebelas ekonom dengan Presiden Jokowi juga membahas banyak hal, antara lain mengenai masalah data, perkembangan konsumsi yang sudah berubah, dan bagaimana usaha meningkatkan pendapatan petani.

    "Tadi kami bersepakat dengan pandangan Presiden bahwa stabilitas harga pangan berdampak positif kepada pendapatan petani," ujarnya.

    Menurut dia, stabilitas harga pangan akan berdampak pada pengurangan kemiskinan pada kelompok petani jika ada kegiatan-kegiatan petani di luar usaha taninya.

    Intinya bagaimana petani dapat memperoleh nilai tambah dari kegiatan pengolahan, rice miling (penggilingan padi), bahkan sampai ke penjualan atau pemasaran.

    "Itu yang kita bahas dengan Bapak Presiden Jokowi, diskusinya cukup panjang sebenarnya," kata Bayu Krisnamurthi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.