Pemerintah Tunda Pembahasan Aturan Cadangan Minyak

Cadangan Minyak Menyusut

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Energi Nasional menyatakan sudah menyelesaikan draf aturan tentang cadangan penyangga energi, seperti minyak, sejak dua tahun lalu. Dewan juga sudah menyerahkan naskah aturan ke pemerintah. Namun, kata anggota DEN Sony Keraf, pemerintah memutuskan tidak melanjutkan pembahasan regulasi karena dianggap tidak mendesak.
 
"Kami sudah menyelesaikan draf itu sudah dua tahun. Tapi masih ditahan pemerintah," ujar Sony kepada Tempo, Selasa 27 Februari 2018. 
 
Keputusan pemerintah menahan aturan disepakati dalam rapat DEN. Dalam pertemuan itu, anggota yang berasal dari unsur pemerintah mempertanyakan urgensi pencadangan minyak karena keuangan negara terbatas. Berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran yang harus tersedia untuk cadangan penyangga mencapai Rp 30 triliun.
 
 
Duit itu digunakan untuk cadangan selama 30 hari. Volume minyaknya mencapai 48 juta barel.
 
Sony menyayangkan pemerintah yang menahan kebijakan cadangan energi. Padahal harga minyak saat ini cenderung lemah jika dibanding tahun 2013 lalu. Dia juga memprediksi keputusan mencadangkan minyak akan sulit dibuat pemerintah karena kebutuhan anggarannya semakin besar.
 
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Susyanto membenarkan cadangan penyangga belum mendesak. Pasalnya, pemerintah masih membutuhkan dana untuk keperluan lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan program bantuan sosial. Meski begitu, dia menyatakan cadangan penyangga tetap penting.
 
"Memang penting. Tapi harus ditimbang, uang menganggur segitu besar, sementara kejadian itu belum tentu," tutur dia. 
 
Penundaan kebijakan cadangan minyak bukan sekali terjadi. Pada tahun 2015, Menteri Energi Sudirman Said batal meneruskan usulan ini karena ketiadaan infrastruktur. Padahal, pengadaan cadangan adalah rekomendasi tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan Faisal Basri yang dibentuk Sudirman sendiri. 
 
Dalam rekomendasinya, tim juga memandang pemerintah perlu membiayai pembelian minyak mentah ataupun bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah besar untuk cadangan nasional. Hingga saat ini, Indonesia tidak memiliki cadangan penyangga. Jauh tertinggal dibanding negara lain seperti Turki (90 hari), Amerika Serikat (137 hari), bahkan Estonia (283 hari). Badan Energi Internasional (IEA) mewajibkan Indonesia memiliki cadangan penyangga minimal 90 hari.
 
Tahun berikutnya, Sudirman mengumumkan usulan anggaran Rp 800 miliar untuk cadangan strategis dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara-perubahan 2016. Duit berasal dari cadangan anggaran Kementerian Energi sebesar Rp 1,6 triliun. Uang segitu rencananya bakal dipakai untuk membeli 1,6 juta barel minyak. Volume setara dengan konsumsi minyak sehari.
 
Cadangan, kata Sudirman kala itu, hanya bisa dipakai jika negara berstatus krisis dan darurat energi. Status, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, hanya bisa ditetapkan oleh Presiden. Sayangnya, usulan kandas karena belum ada aturan teknisnya.
 
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyatakan tarik ulur kebijakan menandakan pemerintah tidak berkomitmen dalam ketahanan energi nasional. Padahal, cadangan minyak adalah amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. 
 
"Pemerintah jangan mementingkan untung rugi jangka pendek. Karena pemerintah bukan badan usaha," tuturnya.
 





Minyak Rusia Diprediksi Beralih ke Asia dan Timur Tengah

1 hari lalu

Minyak Rusia Diprediksi Beralih ke Asia dan Timur Tengah

Perang Rusia-Ukraina telah membuat keamanan energi menjadi masalah utama bagi pemerintah saat mereka bergulat dengan inflasi serta larangan minyak Rusia ke Eropa.


Manfaat Minyak Telon, Tak Cuma Sahabat Bayi

8 hari lalu

Manfaat Minyak Telon, Tak Cuma Sahabat Bayi

Minyak telon adalah andalan para ibu seusai memandikan bayi. Berikut beberapa manfaat minyak telon bagi kesehatan.


Pengeboran Ilegal di Musi Banyuasin, Akibatkan Semburan Minyak Setinggi Belasan Meter

12 hari lalu

Pengeboran Ilegal di Musi Banyuasin, Akibatkan Semburan Minyak Setinggi Belasan Meter

Pengeboran minyak secara ilegal di Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali membawa dampak buruk.


Ekspor RI Naik 30,15 Persen Jadi USD 27,91 Miliar, Produk Apa Saja yang Jadi Unggulan?

13 hari lalu

Ekspor RI Naik 30,15 Persen Jadi USD 27,91 Miliar, Produk Apa Saja yang Jadi Unggulan?

BPS mencatat nilai ekspor Agustus 2022 mencapai US$ 27,91 miliar. Bila dibandingkan dengan yoy, nilai ekspor tersebut naik 30,15 persen.


Top 3 Dunia: Rusia Ingin Kesepakatan Minyak dengan RI, Putin Soal Dolar Tak Laku

20 hari lalu

Top 3 Dunia: Rusia Ingin Kesepakatan Minyak dengan RI, Putin Soal Dolar Tak Laku

Berita top 3 dunia adalah Rusia ingin Indonesia segera sepakati pembelian minyak hingga Putin sebut dolar AS kini tak laku lagi.


Rusia Berharap Segera Mengunci Kesepakatan Minyak dengan Indonesia

21 hari lalu

Rusia Berharap Segera Mengunci Kesepakatan Minyak dengan Indonesia

Duta Besar Rusia Lyudmila Vorobieva menanggapi kabar Indonesia yang disebut telah membeli minyak dari Rusia.


Uni Eropa Minta Indonesia Ikut Batas Harga G7 untuk Minyak Rusia

22 hari lalu

Uni Eropa Minta Indonesia Ikut Batas Harga G7 untuk Minyak Rusia

Peringatan ini muncul di tengah simpang siur mengenai rencana pembelian minyak Rusia oleh Pemerintah Indonesia.


Harga Minyak Menguat Tipis, WTI Menetap di 86,87 Dolar AS per Barel

25 hari lalu

Harga Minyak Menguat Tipis, WTI Menetap di 86,87 Dolar AS per Barel

Harga minyak sedikit menguat di tengah ekspektasi bahwa produsen minyak utama OPEC+.


Taliban Terbang ke Moskow, Bahas Pembelian Minyak hingga Gandum dari Rusia

29 hari lalu

Taliban Terbang ke Moskow, Bahas Pembelian Minyak hingga Gandum dari Rusia

Taliban akan membeli minyak hingga gandum dari Rusia. Kedua negara menghadapi sanksi ekonomi dari AS.


Harga Minyak Melonjak 4 Persen, Brent di USD 105,09 Dolar per Barel

29 hari lalu

Harga Minyak Melonjak 4 Persen, Brent di USD 105,09 Dolar per Barel

Kenaikan harga minyak didorong prospek pengurangan produksi OPEC+ dan konflik di Libya.