Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Kematian Ikan Marak, KKP Bentuk Satgas Khusus

Reporter

Editor

Martha Warta

image-gnews
Ilustrasi ikan mati. Dok.TEMPO
Ilustrasi ikan mati. Dok.TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membentuk satuan tugas (satgas) kesehatan ikan dan lingkungan. Hal ini dilakukan menanggapi maraknya kasus kematian ikan muncul khususnya di perairan umum.

"Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan ditengarai menjadi penyebab utama kematian ikan ini," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tri Hariyanto di gedung Mina Bahari III Jakarta, Selasa, 27 Februari 2018.

Baca: Hari Peduli Sampah Nasional, Bali Gelar Aksi Bersih-bersih

Tri mengatakan satgas ini berasal dari berbagai elemen dan instansi terkait. Dia menyebutkan akan ada dua satgas yang terbentuk yakni Satgas Satgas Pengelolaan Usaha KJA di waduk Cirata dan Satgas Penanganan Kematian Massal Ikan. "Kedua satgas diharapkan dapat memberikan informasi dini, menentukan langkah antisipatif, dan rekomendasi bagi upaya penanggulan secara komprehensif," katanya.

Tri menyebutkan beberapa kasus kematian ikan massal terjadi di perairan umum seperti di danau Manunjau dan waduk Cirata. Satgas Pengelolaan Usaha KJA di waduk Cirata akan bertugas mengawasi, mengantisipasi, serta memberikan rekomendasi berkaitan dengan pengelolaan usaha KJA di waduk Cirata. "Sedangkan Satgas Penanganan Kematian Massal Ikan bertugas dalam melakukan langkah antisipatif dan pengendalian terhadap kematian massal ikan," ucapnya.

Menurut Tri, kematian ikan massal disebabkan kondisi cuaca ekstrim dengan intensitas hujan tinggi yang memunculkan kembali beberapa patogen penyakit. Dia mencontohkan salah satunya adalah penyakit Motil Aeromonas Septicemia. "Ini yang harus kita waspadai, dengan sedini mungkin melakukan upaya mitigasi," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk menghadapi ancaman penyakit ini, kata Tri, diperlukan upaya kerja sama lintas sektoral bahkan lintas negara. Hal ini, kata dia, untuk mengantisipasi penyebaran penyakit ikan lintas batas seperti ini. "Risk analysis import harus diperketat lagi termasuk pengawasan pada pintu-pintu masuk pelabuhan muat ekspor," ucapnya.

Menurut Tri, menghadapi ancaman ini perlu dilakukan mitigasi serta peringatan dini. Selain itu, peta sebaran penyakit dan kecenderungan penyebaran beserta pemicunya juga harus diketahui. "Langkah antisipatif harus diketahui secara real time dan sampai ke pembudidaya secara cepat," ujarnya.

Dari data KKP, selama kurun waktu empat tahun terakhir, terjadi kematian massal ikan di perairan umum. Tahun 2016 setidaknya sebanyak 4.725 ton ikan mati atau sekitar 0,95 persen dari total produksi budidaya KJA air tawar secara nasional.

Kerugian ekonomi akibat hal ini diperkirakan mencapai Rp 47,25 milyar dengan asumsi harga ikan Rp 10 ribu per kg. Kejadian kematian massal ikan ini juga berpotensi menurunkan produksi perikanan budidaya yang berasal dari KJA perairan umum hingga 23,5 persen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

1 hari lalu

KKP melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di perairan Pulau Rupat-Kepulauan Riau.
Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.


Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

6 hari lalu

Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

Sakti Wahyu Trenggono mengoptimakan acara Meet Indonesia di Nha Trang, Vietnam untuk mempercepat implementasi kerjasama budidaya lobster di Indonesia


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

11 hari lalu

Peneliti dan Wakil Direktur Asia Maritime Transparency Initiative CSIS Harrison Prtat. Sumber: istimewa
Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

Cukup banyak kerusakan yang telah terjadi di Laut Cina Selatan, di antaranya 4 ribu terumbu karang rusak.


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

14 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.


Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

15 hari lalu

Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

KKP menargetkan penambahan perluasan kawasan konservasi sebesar 30 persen dari luas lautan sampai tahun 2045


KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

17 hari lalu

KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

Kerja sama dengan berbagai mitra dapat meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN.


4 Ikan Beracun yang Berbahaya jika Dikonsumsi

17 hari lalu

Ikan buntal. telegraph.co.uk
4 Ikan Beracun yang Berbahaya jika Dikonsumsi

Tak semua ikan bisa dimakan lantaran ada berbagai ikan yang mengandung racun dan mengakibatkan fatal bagi siapa pun yang mengonsumsinya.


Inilah 4 Ikan Paling Beracun di Dunia

19 hari lalu

Ikan buntal. telegraph.co.uk
Inilah 4 Ikan Paling Beracun di Dunia

Ikan stonefish, lionfish, pufferfish (buntal), dan surgeonfish dikenal karena racunnya mematikan.


Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

21 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

KKP mengklaim harga ikan terkendali meski permintaannya meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran 2024.