Tangani Penyakit dan Virus Ikan, KKP Gandeng Badan Pangan PBB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti memberi sambutan pada pembangunan pasar ikan moderen di Muara Baru, Jakarta, 8 Februari 2018. Pasar ikan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 22.444 meter per segi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyerahkan buku panduan strategi nasional dalam menghadapi pencegahan dan penanganan kematian ikan akibat masalah lingkungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyerahan buku tersebut merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan FAO.

"Iya sebagai guidance yang akan kita terapkan tentu saja," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tri Hariyanto di gedung Mina Bahari III Jakarta, Selasa, 27 Februari 2018.

Simak: KKP Targetkan Ekspor Ikan 2019 Tembus USD 5,9 Miliar 

Tri mengatakan buku panduan yang diserahkan FAO merupakan hasil kerja sama dengan Indonesia selama 3 tahun ini. Dia berujar kerja sama itu juga termasuk dalam bentuk teknis di lapangan. "Kerja sama technical dari FAO yang barang kali menjadikan national strategic yang kami lakukan bersama FAO," katanya.

Menurut Tri, salah satu hal penting dalam rangka budidaya ikan adalah bagaimana mengurangi penyakit-penyakit pada ikan. Penyakit ini timbul akibat penurunan kualitas lingkungan. "Sampai sekarang penyakit ini datang kemudian tiba-tiba muncul virus-virus baru sehingga ini perlu penanganan khusus," ucapnya.

Dalam kerja sama teknis dengan FAO ini, kata Tri, pemerintah akan mengantisipasi penyakit yang timbul akibat penurunan kualitas lingkungan tersebut. Dia mengatakan pemerintah akan berusaha menjaga kualitas lingkungan untuk mencegah penyakit bermunculan. "Itu kan karena kondisi lingkungan yang buruk. Kami berharap ini bisa kami tekan," tuturnya.

Tri berujar selama tiga tahun kerja sama, FAO telah memberikan sejumlah anggaran untuk technical assistance. Selain itu, kata dia, FAO juga memperkerjakan tenaga-tenaga ahli untuk membuat panduan strategi nasional tadi. "Diserahkan kepada kami untuk ditindaklanjuti dalam rangka penerapan sertifikasi, kemudian cara budidaya yang baik, dan sebagainya," ujarnya.

Tri menuturkan beberapa kasus penurunan kualitas lingkungan begitu merebak di kawasan budidaya ikan Indonesia. Menurut dia, kematian ikan akibat serangan penyakit dan penurunan kualitas lingkungan masih menjadi permasalahan laten dan semakin kompleks. "Kondisi cuaca ektrim dengan intensitas hujan yang tinggi, justru memunculkan kembali beberapa patogen penyakit seperti Motil Aeromonas septicemia," katanya.

Data KKP selama kurun waktu empat tahun terakhir, terjadi kematian massal ikan di perairan umum. Tahun 2016 setidaknya sebanyak 4.725 ton ikan mati atau sekitar 0,95 persen dari total produksi budidaya KJA air tawar secara nasional.

Kerugian ekonomi akibat hal ini diperkirakan mencapai Rp 47,25 milyar dengan asumsi harga ikan Rp 10 ribu per kg. Kejadian kematian massal ikan ini juga berpotensi menurunkan produksi perikanan budidaya yang berasal dari KJA perairan umum hingga 23,5 persen.






KKP Serahkan Sarana Pengelolaan Sampah di Bima

7 jam lalu

KKP Serahkan Sarana Pengelolaan Sampah di Bima

Bantuan berupa motor angkut sampah, mesin pres sampah plastik, tempat sampah outdoor dan prasarana pendukung lainnya diserahkan di Kelurahan Ule Mekar Baru.


PBB: Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina Pantas Dikutuk

8 jam lalu

PBB: Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina Pantas Dikutuk

Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, referendum dilakukan di bawah pendudukan Rusia dan di luar kerangka hukum dan konstitusional Ukraina.


Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

1 hari lalu

Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

Pemerintah Prancis mengumumkan akan menutup masjid karena menganggap imamnya radikal,


KKP Gandeng KEHATI Kelola Mangrove dan Kawasan Konservasi

1 hari lalu

KKP Gandeng KEHATI Kelola Mangrove dan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) di bidang pengelolaan ruang laut dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI).


Aplikasi E-Mancing Mudahkan Pemancing Paham Regulasi WPPNRI

1 hari lalu

Aplikasi E-Mancing Mudahkan Pemancing Paham Regulasi WPPNRI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum lama ini memperkenalkan aplikasi E-Mancing yang ditujukan untuk penerbitan persetujuan penangkapan ikan untuk tujuan non komersil.


Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

5 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

7 hari lalu

PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

Komisi PBB urusan Ukraina mengaku telah mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan kejahatan perang di area-area yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.


Inilah 4 Makanan yang Dilarang Dikonsumsi Bersamaan dengan Susu

7 hari lalu

Inilah 4 Makanan yang Dilarang Dikonsumsi Bersamaan dengan Susu

Makanan-makanan berikut sebaiknya tak dikonsumsi bersamaan dengan susu.


Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

9 hari lalu

Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang alami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia


Trenggono Paparkan 5 Program Ekonomi Biru ke Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan

9 hari lalu

Trenggono Paparkan 5 Program Ekonomi Biru ke Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengonsolidasikan 5 program ekonomi biru bersama para pimpinan perguruan tinggi perikanan dan kelautan seluruh Indonesia.