BPH Migas Gandeng DPD Jalankan Program Subpenyalur BBM

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • BPH Migas. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    BPH Migas. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah terkait penyediaan subpenyalur bahan bakar minyak (BBM)di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia. Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan kebijakan subpenyalur ini diproyeksi menjadi salah satu solusi menjawab kebutuhan BBM di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

    "Dengan kebijakan pembangunan subpenyalur maka program BBM satu harga dapat tercapai dengan maksimal," kata Fanshurullah melalui keterangan tertulis, Senin, 26 Februari 2018.

    Simak: BPH Migas Resmikan Dua Sub Penyalur BBM di Asmat

    Fanshurullah memaparkan, konsep subpenyalur ini pada dasarnya seperti pengecer biasa. Namun, proses pembuatannya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu. Tujuannya, ujar Fanshurullah, adalah mengawasi dan mengontrol keberadaan pengecer demi memberikan kepastian penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah terpencil tersebut.

    Dia berujar, sudah ada subpenyalur yang diresmikan di Selayar, Sulawesi Selatan dan di tiga distrik di Kabupaten Asmat, Papua. Berikutnya, BPH Migas akan meresmikan subpenyalur di Gorontalo. Selain itu, ada 170 lokasi di 20 kabupaten yang mengajukan keberadaan subpenyalur kepada BPH Migas.

    "Kita memiliki 22 ribu desa, artinya jika setiap desa terdapat subpenyalur ini akan sangat luar biasa. Kemudian jika di luar daerah 3T terdapat sekitar 85 ribu desa," ujarnya.

    Komite BPH Migas Henry Ahmad menyebut pemerintah daerah berperan vital dalam memberikan izin lokasi yang strategis untuk keberadaan subpenyalur. Sedangkan, BPH Migas akan berperan mengatur model dan standar membuka dan menjadi subpenyalur.
    Untuk menjadi subpenyalur, ujar Henry, dana yang dibutuhkan berkisar Rp 50-100 juta. Namun, pemerintah daerah hanya bertugas memberikan izin lokasi saja.

    "Nanti kami berikan model standar tentang lahan dan alatnya, kami koordinasikan dengan pemda. Jadi pemda memberikan izin lokasi, bukannya uang," ujar Henry.

    Ketua DPD Oesman Sapta Odang menyambut baik rencana BPH Migas tentang penyaluran BBM tersebut. Oesman mengatakan siap bekerja sama dan menggandeng stakeholder lain yang terkait.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekor Selama Setahun Bersama Covid-19

    Covid-19 telah bersarang di tanah air selama setahun. Sejumlah rekor dibuat oleh pandemi virus corona. Kabar baik datang dari vaksinasi.