Pengguna Tol Manado-Bitung Akan Dikenakan Tarif Rp 900 per Km

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tol Manado Bitung. youtube.com

    Tol Manado Bitung. youtube.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jasa Marga Manado Bitung George Manurung mengatakan Jalan Tol Manado-Bitung akan dioperasikan pada awal 2019 dan para penggunanya akan dikenakan tarif Rp 900 per kilometer.

    "Saat ini memang sesuai perjanjian dengan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT besarannya seperti itu (Rp 900 per kilometer)," kata Manurung di Manado, Sulawesi Utara, Senin, 26 Februari 2018.

    Jalan Tol Manado-Bitung diperkirakan dibangun sepanjang 39,9 kilometer dan dibagi dalam dua seksi, yaitu seksi IA-IB serta seksi IIA-IIB.

    Baca juga: Lewati Target, Pengerjaan Tol Manado-Bitung Sudah 40,41 Persen

    "Jadi, kalau masuk dari Kota Manado dan menuju Kauditan, akan berbeda jumlah yang harus dibayarkan ketika mengambil rute dari Manado menuju Bitung yang jaraknya lebih jauh," tutur Manurung.

    Empat pintu tol akan dibangun di sepanjang ruas jalan tol ini. "Sebagaimana target, Jalan Tol Manado-Bitung ini akan dioperasikan pada 2019, sehingga proses konstruksi terus kita pacu pembangunannya. Mudah-mudahan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana," ujarnya.

    Manurung menambahkan, di lintasan jalan tol ini akan dibangun empat jembatan dengan panjang bervariasi hingga 360 meter, 10 overpass, serta delapan jembatan penyeberangan orang.

    Masyarakat diharapkan ikut mendukung pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, terutama bagi pemilik lahan yang lokasinya termasuk dalam rencana pembangunan.

    "Proyek strategis nasional ini nantinya akan sangat membantu masyarakat Sulut (Sulawesi Utara) mengembangkan perekonomiannya," kata Manurung.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.