Marak Kecelakaan Kerja, DPR Ubah Aturan Penunjukan Pimpinan BUMN

Suasana pembangunan proyek LRT saat pemerintah menginstruksikan pemberhentian sementara proyek infrastruktur layang, di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 21 Februari 2018. Meski ada instruksi pemberhentian sementara proyek infrastruktur layang, namun pengerjaan bagian bawah tetap dilakukan. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat tengah merevisi aturan penunjukan presiden komisaris dan direktur utama perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Hal ini dilakukan akibat maraknya kecelakaan kerja di sejumlah proyek konstruksi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman mengatakan nantinya pemerintah harus membicarakan penunjukan presiden komisaris dan direktur utama dengan dewan. Adapun aturan yang tengah direvisi yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

"Kami akan merevisi UU 19 tahun 2003, penunjukan presiden komisaris dan direktur utama harus dibicarakan dengan DPR," kata Azam dalam diskusi "Proyek Infrastruktur: Antara Percepatan dan Pertaruhan" di Cikini, Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2018.

Azam mengungkapkan, aturan itu menugaskan komisaris utama memberikan arahan kepada direksi perseroan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, ujar Azam, komisaris utama harus memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya.

Azam pun mempertanyakan apakah para komisaris utama perusahaan pelat merah sudah menjalankan tugasnya terhadap perseroan dengan baik. Musababnya, dia menemukan sejumlah komisaris utama yang merangkap jabatan.

"Kalau merangkap, apalagi punya jabatan struktural di pemerintahan, kapan dia bisa memberikan arahan dan pengawasan? Ini jadi masalah terhadap keberlangsungan dan perjalanan BUMN dengan baik," kata Azam.

Azam mengatakan, pembahasan revisi aturan tersebut telah dimulai sejak tahun lalu. Komisi VI pun menargetkan pembahasan revisi rampung pada akhir tahun ini.

"Akhir tahun ini paling lambat. Harusnya tahun kemarin, tapi banyak hal yang harus kami selesaikan sehingga agak molor," ucapnya.

Persoalan manajerial perusahaan pelat merah menjadi salah satu yang disoroti dalam kasus kecelakaan kerja yang marak terjadi belakangan ini. Ketua Masyarakat Konstruksi Indonesia, Harun Alrasyid Lubis mengatakan ada persoalan organisasi yang terjadi di perusahaan BUMN karya yang mendapat penugasan untuk membangun infrastruktur.

Harun mengatakan, perusahaan pelat merah tersebut mendapat penugasan yang terlampau besar dengan target waktu pendek. Namun, ujar Harun, sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pembiayaan, tidaklah mencukupi. Kecelakaan kerja terakhir terjadi di proyek Becakayu.






BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi K3 untuk Pekerja Perkebunan

8 jam lalu

BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi K3 untuk Pekerja Perkebunan

Sosialisasi bertujuan untuk meminimalkan kasus kematian dan kecacatan karena kecelakaan kerja.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

12 jam lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

13 jam lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


Mentan Tanggapi Usul Hasil Panen Diserap BUMN: Kalau Mau Beli, Tak Usah Koordinasi

14 jam lalu

Mentan Tanggapi Usul Hasil Panen Diserap BUMN: Kalau Mau Beli, Tak Usah Koordinasi

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo buka suara soal usul Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait pembelian hasil panen petani melalui BUMN.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

17 jam lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Pertamina Buka Lowongan Kerja untuk 20 Posisi Bagi Lulusan S1, Simak Syaratnya

1 hari lalu

Pertamina Buka Lowongan Kerja untuk 20 Posisi Bagi Lulusan S1, Simak Syaratnya

Lowongan pekerjaan di Pertamina dan anak usahanya itu ditujukan bagi para lulusan S1 yang memiliki pengalaman sebelumnya (experienced hire).


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

1 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

1 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

1 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

1 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).