DPR Nilai Moratorium Proyek Elevated Terlambat Dilakukan

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja terlihat berada di atas proyek Light Rail Transit koridor 1 Kelapa Gading-Velodrome di Kayu Putih, Jakarta Timur,  Kamis 22 Februari 2018. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memerintahkan semua pengerjaan jalan layang (elevated) dihentikan sementara. Tempo/Alfan Hilmi.

    Sejumlah pekerja terlihat berada di atas proyek Light Rail Transit koridor 1 Kelapa Gading-Velodrome di Kayu Putih, Jakarta Timur, Kamis 22 Februari 2018. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memerintahkan semua pengerjaan jalan layang (elevated) dihentikan sementara. Tempo/Alfan Hilmi.

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat Azam Asman Natawijaya menyatakan pemerintah terlambat menghentikan sementara (moratorium) proyek infrastruktur layang atau proyek elevated. Azam mengatakan Dewan sebenarnya telah meminta moratorium dilakukan sebelum terjadi kecelakaan ambruknya bekisting pierhead Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) pada Selasa, 22 Februari lalu.

    Azam berujar, permintaan penghentian moratorium itu telah dilayangkan sejak tanggal 6 Februari setelah ambruknya perimeter underpass Bandar Udara Soekarno Hatta yang memakan satu orang korban jiwa.

    "Pemerintah tidak menanggapi dan mengabaikan sehingga terjadi lagi di Becakayu. Oleh karena itu kami minta pemerintah hati-hati, ini akan jatuh persoalan yang serius," kata Azam.

    Jika moratorium proyek elevated tidak terlambat dilakukan, Azam berpendapat tidak akan ada korban berikutnya berjatuhan. "Menteri BUMN juga terlambat. Seandainya tidak, kejadian di Becakayu tidak akan terjadi," ucapnya.

    Anggota Dewan dari fraksi Partai Demokrat ini menilai terjadinya serentetan kecelakaan konstruksi dalam proyek infrastruktur sebagai permasalahan serius. Azam mencatat, dalam rentang Agustus hingga Desember terjadi sembilan kali kecelakaan infrastruktur.

    Jika dirata-rata, ujar dia, maka terjadi 1,8 kali kecelakaan dalam setiap bulan. Adapun dalam rentang satu setengah bulan dari Januari hingga Februari tahun ini telah terjadi lima kali kecelakaan infrastruktur.

    "Artinya 3.3 kali per bulan. Ini permasalahan serius dan luar biasa," ujar Azam.

    Dia melanjutkan, gencarnya pembangunan infrastruktur memang kebijakan tersendiri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Azam beranggapan pemerintah sudah tepat dalam menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk menggarap proyek elevated tersebut.

    Namun, Azam menilai volume proyek yang kelewat besar dan tenggat waktu yang singkat akhirnya membebani para kontraktor yang ditugasi. "Dengan volume yang sangat besar, waktu singkat, SDM terbatas, wajar bahwa pengawasan menurun," kata Azam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.