TEMPO.CO, Jakarta - Tim Ahli Struktur dan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Priyo Susilo mengakui adanya kekurangan tenaga ahli dalam proyek infrastruktur Indonesia. "Di Kementerian PU juga mengalami kendala itu karena kami moratorium penerimaan PNS. Kami kekurangan tenaga ahli," kata Priyo melalui sambungan telepon dalam diskusi "Proyek Infrastruktur: Antara Percepatan dan Pertaruhan" di Cikini, Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2018.
Kurangnya tenaga ahli disinyalir berkontribusi terhadap kecelakaan kerja di sejumlah proyek infrastruktur belakangan ini, salah satunya ambruknya bekisting pier head jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung-Melayu (Becakayu) yang terjadi Selasa, 20 Februari 2018.
Selain itu, volume pembangunan yang besar juga dinilai berpengaruh. Priyo mengatakan perusahaan badan usaha milik negara bidang konstruksi tak cukup melakukan persiapan terkait dengan ketenagaahlian.
"BUMN juga sama. Dulu kan progres fisiknya sepuluh tahun kecil sekali. Jadi jujur BUMN itu enggak prepare untuk tenaga ahli," kata dia.
Priyo melanjutkan, perlu ada pelatihan terus-menerus untuk membentuk tenaga SDM ahli di bidang konstruksi. Dia menilai hal tersebut penting untuk mengimbangi gencarnya pembangunan infrastruktur saat ini.
"Saya enggak tahu apakah Waskita punya, tapi kita perlu lembaga yang melatih SDM terus-menerus," ujarnya.
Sebelumnya, Persatuan Insinyur Indonesia menyatakan masih sedikit insinyur dengan sertifikat kompetensi profesional bidang teknik sipil dengan keahlian khusus perihal pekerjaan pengangkatan dan pemasangan benda berat. Padahal, pekerjaan pengangkatan dan pemasangan benda berat ini merupakan bagian kegiatan konstruksi yang mengandung risiko tinggi terkait dengan aspek keselamatan.
