Perry Warjiyo Calon Tunggal Gubernur BI, Anggota DPR: Tak Masalah

Calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi mengajukan nama Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur BI periode 2018-2023. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Komisi Keuangan dan Perbankan, Kardaya Warnika tidak mempersoalkan bahwa yang diusulkan hanyalah calon tunggal.

"Sebelumnya kan Agus Martowardojo juga calon tunggal," katanya dalam sambungan telefon di Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2018.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, sebagai calon tunggal, Perry belum tentu akan melaju dengan mulus saat gelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Keuangan dan Perbankan nantinya. Potensi penolakan dari dewan tetap ada, sesuai mekanisme dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Hal ini pernah terjadi saat Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan menolak nama calon Gubernur BI, Agus dan Raden Pardede, 18 Maret 2008 silam. Pemerintah pun kembali mengusulkan nama baru yaitu Boediono yang akhirnya disetujui dewan. Namun demikian, kata Kardaya, belum ada informasi apapun antar anggota komisi soal keberatan terhadap nama Perry.

Nama Perry sendiri resmi diajukan Jokowi ke Dewan pada Jumat malam kemarin, 23 Februari 2018. Deputi Gubernur BI tersebut akan menggantikan Agus yang akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur BI pada tahun ini.

Tahun 2013, Agus memang menjadi calon tunggal Gubernur BI untuk menggantikan gubernur sebelumnya, Darmin Nasution. Agus diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 22 Februari 2013. Kurang dari dua bulan, rapat paripurna dewan pun menyetujui Agus sebagai Gubernur BI. Saat uji kelayakan di Komisi, Agus juga melaju tanpa rintangan berarti. 46 anggota komisi setuju, tujuh tidak setuju, dan satu orang abstain.

Kardaya memastikan nama Perry belum sama sekali masuk ke komisi untuk dilakukan uji kelayakan. Saat ini, anggota dewan masih menjalani masa reses dan baru melakukan sidang pembukaan 5 Maret 2018 mendatang. "Akan dibahas di paripurna dulu, lalu ke Badan Musyawarah, baru uji kelayakan di komisi," tuturnya.






Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

13 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

15 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

16 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

16 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

17 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

17 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.