Ditjen Pajak Ingatkan Batas Pelaporan SPT Tahunan Kian Dekat

Petugas menjelaskan cara membuat pelaporan SPT Tahunan PPh Pajak Orang Pribadi dengan sistem online (E-Filing) kepada warga wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Madya Jakarta, Jakarta Pusat, 28 Maret 2017. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah mengirimkan surat elektronik ke masing-masing wajib pajak untuk mengingatkan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2017. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk ancang-ancang untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak tahun ini.

Salah satu poin surat tersebut mengutip dasar hukum pelaporan SPT tahunan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. "Dan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak."

Baca: Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Nasabah Bank

Penyampaian SPT Tahunan PPh dapat dilakukan dengan menyerahkan secara langsung ke KPP/KP2KP. Selain itu Wajib Pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara dikirim melalui pos tercatat dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Tak hanya itu, Wajib Pajak juga bisa mengiri formulir SPT Tahunan PPh secara online melalui e-Filing. E-Filing bisa dilakukan melalui laman DJP online (https://djponline.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah telah menyederhanakan mekanisme pelaporan SPT melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018 sebagai perubahan PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan atau SPT.

Dalam ketentuan baru tersebut, otoritas pajak tak lagi melakukan penilaian kebenaran penulisan dan penghitungan di SPT WP. Selain itu, wajib pajak atau pelaku usaha yang mengalami kerugian dalam kegiatan usahanya tak diwajibkan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 25.

Terkait penghapusan kewenangan penilaian dan penghitungan tampak dalam perubahan substansi Pasal 1 Ayat 12. Beleid itu menjelaskan, setelah proses penelitian SPT, penilaian kebenaran penulisan dan penghitungan tak lagi dilakukan. Ketentuan ini secara tidak langsung memudahkan kedua belah pihak dan sejalan dengan prinsip self assessment.

Di samping penulisan dan penghitungan, simplifikasi juga dilakukan otoritas pajak dalam pelaporan PPh 21 dan PPN. Dengan berlakunya belied tersebut, WP yang menggunakan e - SPT Masa PPN wajib untuk menyampaikan SPT Masa PPN secara e filling. Demikian juga WP Badan yang menyampaikan e - SPT PPh 21.

Adapun upaya untuk mendorong kepatuhan WP memang sedang getol dilakukan otoritas pajak. Sebelum SPT, mereka juga menyederhanakan mekanisme permohonan dan pencabutan NPWP serta penetapan pengusaha kena pajak melalui Praturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No. PER-02/PJ/2018 mengenai perubahan kedua PER-20/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, Pelaporan Usaha, dan Pengukuhan PKP.

BISNIS






CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

1 hari lalu

CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

CISDI mendorong pemerintah mengenakan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

1 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

1 hari lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

3 hari lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

3 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

4 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

4 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

8 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.


Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

8 hari lalu

Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

Pada akhir 2021, Garuda tercatat membukukan kerugian yang diatribusikan ke entitas induk senilai US$ 4,16 miliar atau setara dengan Rp 62 triliun.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

9 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.