PUPR Kaji Ulang Kebutuhan Rumah Murah

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (kanan) dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna (tengah) meninjau pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tahap I (Padang-Sicincin) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat, 9 Februari 2018. TEMPO/Fajar Pebrianto

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (kanan) dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna (tengah) meninjau pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tahap I (Padang-Sicincin) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat, 9 Februari 2018. TEMPO/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Pekanbaru, - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan mulai menghitung ulang kebutuhan rumah murah bagi seluruh rakyat Indonesia guna mengetahui peta kebutuhan pada masa mendatang. 

    "Kita sudah menghitung ulang dan sekarang sedang memperbaiki sistem informasinya," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dadang Rukmana saat berkunjung ke Pekanbaru, Jumat 23 Februari 2018.

    Simak: Ini Tiga Lokasi Rumah Murah DP Nol Rupiah

    Tujuan penghitungan ulang kebutuhan rumah murah ini, kata Rukmana, erat kaitannya untuk memasang strategi penyelesaian target pembangunan sesuai dengan yang direncanakan.

    Selain supaya seluruh informasi tentang perumahan baik yang dilakukan oleh pemerintah dan pengembang di daerah dengan dana murah dapat diketahui dalam jaringan (daring) atau secara online.

    "Dengan demikian kita tahu berapa rumah yang terbangun setiap tahunnya. Program informasi daring ini sudah dimulai 2018 oleh Kementerian PUPR," ujar dia.

    Sebenarnya, kata dia, pencatatan pembangunan perumahan sejak awal sudah dilakukan secara manual.

    "Sebetulnya metodanya sudah ada dan kini kita sedang mempebaiki dari manual ke sistem online, " tuturnya.

    Dengan sistem baru ini maka data perumahan akan lebih akurat, berapa kebutuhan rumah murah, berapa yang sudah dibangun, siapa yang membangunnya apakah pemerintah atau pengembang, bersubsidi atau tidak.

    "Jadi kita tahu siapa memproduksi rumah dimana dan berapa, " tuturnya.

    Ia menginformasikan sebenarnya pembangunan perumahan yang dilakukan pemerintah melalui tiga cara. Pertama oleh pemerintah yang jumlahnya hanya 20 persen dari keseluruhan.

    Bentuk yang sudah dilakukan pembangunan rusunawa, rusus (rumah khusus) bagi masyarakat diperbataan, nelayan, dan masyarakat yang kena bencana. Kemudian rumah swadaya dimensinya bedah rumah dan bantuan stimulan.

    Strategi berikutnya, yakni pembangunan oleh pengembang lewat subsidi yang digelontorkan pemerintah. Jumlahnya 30 persen.

    "Sisanya 50 persen lagi perumahan yang dibangun pengembang tanpa subsidi dengan kemudahan perizinan.

    Sebelumnya diberitakan Pemerintah Provinsi Riau sudah membangun sebanyak 19.203 unit rumah murah selama 2017.

    "Pembangunan ini baik secara swadaya maupun bantuan kabupaten/kota hingga dana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau, Muhammad Amin.

    Muhammad Amin menjelaskan pembangunan rumah di Riau sejauh ini masih tinggi serapannya. Terbukti besaran perbandingan antara kepemilikan rumah sendiri dengan jumlah rumah tangga yang ada atau "backlog" masih sekitar 218.000 unit.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.