BPR Jajaki Potensi Kolaborasi dengan Fintech

OJK Kaji Aturan Fintech Cari Pendanaan Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto memastikan pihaknya tak ketinggalan beradaptasi menerapkan layanan digital, seperti mulai melirik industri teknologi finansial (fintech). Joko mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi layanan digital dengan mulai mengimplementasikan sistem pembayaran nontunai (cashless).

“Kami sudah mulai ke arah sana. Namanya e-cash BPR. Kami bekerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ini sudah mulai pilot project-nya,” ucapnya kepada Tempo, Kamis, 22 Februari 2018.

Joko berujar, transformasi kemampuan dan kapasitas BPR itu diharapkan dapat memberikan tambahan layanan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan saat ini. “Kami semakin meningkatkan transformasi di era digital dan bisa menjadi pilar pembantu program-program pemerintah.” Selain mengupayakan transformasi digital secara mandiri, BPR membuka peluang untuk berkolaborasi langsung dengan industri fintech.

Sementara itu, ihwal partisipasi BPR dalam menyukseskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) milik pemerintah, Joko menuturkan telah lebih dulu dimulai. Salah satu upaya yang ditempuh BPR untuk meningkatkan daya saing adalah bekerja sama dengan bank umum untuk dapat ikut menyalurkan program KUR. Dia tak menampik, jika suku bunga KUR yang rendah, yaitu 9 persen pada 2017 dan 7 persen di 2018, menjadi daya tarik bagi masyarakat. Pemerintah juga terus menambah plafon KUR setiap tahun, yang tahun ini mencapai Rp 120 triliun.

Dengan demikian, dalam penyaluran KUR, Perbarindo pun telah meneken kerja sama channeling dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. “Intinya, dalam bisnis, kalau teman sebelah jualan lalu kita enggak jualan, itu akan menjadi kelemahan. Tapi, kalau kita ikut jualan juga, ini akan menjadi kompetisi atau bersaing. Dari sisi bisnis, ini akan menguntungkan dengan beragam variasi,” katanya.

Namun, ucap Joko, saat ini baru segelintir BPR yang ikut dalam channeling KUR bersama BNI ini. “Ke depan, kami mau berdiskusi lagi dengan BNI, bagaimana skema program ini bisa terus diperbaiki.”

Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia Adrian A. Gunadi berujar, saat ini pihaknya masih menjajaki potensi kolaborasi dengan BPR. “Kami masih mencari bentuk yang pas terkait dengan model kerja sama, target market, dan implementasinya,” tuturnya.

Menurut dia, dalam prosesnya, diperlukan penyesuaian sejumlah aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan fungsi operasional BPR. “Aturan itu terkait dengan tanda tangan digital belum bisa dan verifikasi. Intinya, kami sudah siap, tinggal OJK dan BPR.”

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, membenarkan, jika tak berkolaborasi, perkembangan pesat industri fintech dapat mengancam para pemain kredit segmen mikro seperti BPR dan koperasi. Terlebih, fintech memiliki kelebihan dari sisi penggunaan teknologi dengan proses yang terintegrasi serta tak kala cepat. “BPR akan kalah dari segi SDM yang sulit untuk bersaing, karena fintech lebih efisien dan berkualitas. Bahkan soal permodalan juga fintech semakin kuat karena didukung perbankan juga,” katanya.

Dengan demikian, ucap Bhima, mau tak mau, untuk mengejar ketertinggalan, BPR harus berkolaborasi dengan fintech. Sejumlah BPR telah menjalin kerja sama dengan perusahaan fintech, seperti Modalku dan Amartha. “Meskipun fintech secara teknologi canggih, sentuhan SDM dari BPR juga penting untuk membantu mengetahui karakteristik nasabah lebih dalam. BPR bisa memahami karakter wilayah lebih baik, sehingga saling membutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, dia meminta pemerintah membantu memudahkan proses kolaborasi keduanya, khususnya dari sisi administrasi perizinan bagi BPR yang ingin mengembangkan layanan dan fasilitas produknya. “OJK perlu menyamakan level of playing field antara BPR dan fintech, sehingga BPR bisa semakin lincah.”

Fintech semakin dipercaya dalam pemberian fasilitas kredit mikro, di antaranya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggandeng start up peer to peer lending, akseleran untuk program OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship). “Ini hebat, anggota OK OCE bisa mendapatkan pinjaman melalui skema peer to peer lending dengan bunga 1,5 persen per bulan atau 18 persen per tahun. Untuk UKM, itu murah,” tutur Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

GHOIDA RAHMAH | ANDI IBNU

 






Jokowi Kritik Jumlah Startup Agrikultur Minim, Padahal Ada Krisis Pangan

6 jam lalu

Jokowi Kritik Jumlah Startup Agrikultur Minim, Padahal Ada Krisis Pangan

Presiden Jokowi mengkritik minimnya jumlah startup Indonesia yang bergerak di bidang agrikultur, di tengah ancaman krisis pangan yang ke depan akan membesar.


Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

3 hari lalu

Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

Jumlanya pinjaman online lebih banyak ketimbang pinjol legal yang terdaftar di OJK.


Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

12 hari lalu

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?


Kadin: Pinjol Ilegal Kalau Tak Dibereskan Sekarang, Bisa Rusak Tatanan Industri Keuangan

16 hari lalu

Kadin: Pinjol Ilegal Kalau Tak Dibereskan Sekarang, Bisa Rusak Tatanan Industri Keuangan

Kadin menyatakan pinjaman online atau pinjol ilegal telah merusak tatanan dan reputasi industri keuangan digital di Indonesia.


Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

19 hari lalu

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.


Terancam Jadi BPR, Bank Oke Mulai Kejar Pemenuhan Modal Inti

25 hari lalu

Terancam Jadi BPR, Bank Oke Mulai Kejar Pemenuhan Modal Inti

Bank yang gagal memenuhi modal inti terancam turun kasta menjadi bank perkreditan rakyat (BPR) sesuai peraturan OJK.


Terpopuler Bisnis: Mantan Direktur PT Timah Meninggal di Hotel, Ongkos Candu Subsidi BBM Versi Ekonom

27 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Mantan Direktur PT Timah Meninggal di Hotel, Ongkos Candu Subsidi BBM Versi Ekonom

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin dimulai dari Surawardi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di hotel.


Terkini Bisnis: Bansos BBM Disalurkan 1 September hingga Biaya Candu Subsidi BBM

27 hari lalu

Terkini Bisnis: Bansos BBM Disalurkan 1 September hingga Biaya Candu Subsidi BBM

Berita terkini dimulai dari bansos BBM akan mulai disalurkan ke masyarakat pada 1 September.


Terkini Bisnis: Saran Faisal Basri Soal Subsidi BBM, Upaya Menurunkan Harga Tiket Pesawat

28 hari lalu

Terkini Bisnis: Saran Faisal Basri Soal Subsidi BBM, Upaya Menurunkan Harga Tiket Pesawat

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Senin siang, 29 Agustus 2022 diantaranya saran ekonom Faisal Basri agar pemerintah berani menghapus subsidi BBM.


Terancam Jadi BPR di Tahun Ini, Berikut Daftar 17 Emiten Bank

29 hari lalu

Terancam Jadi BPR di Tahun Ini, Berikut Daftar 17 Emiten Bank

17 emiten bank terancam turun menjadi BPR.