Independensi Tim Konsultan Infrastruktur Diragukan, Jawaban PUPR?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (kanan) dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna (tengah) meninjau pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tahap I (Padang-Sicincin) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat, 9 Februari 2018. TEMPO/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin tidak mempersoalkan polemik terkait tim konsultan yang ditunjuk untuk mengevaluasi semua proyek infrastruktur layang (elevated). Tim itu dibentuk setelah terjadi kecelakaan kerja beruntun belakangan ini, namun diketuai oleh pejabat BUMN, yaitu Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Budi Harto.

"Jangan lihat Adhi Karya-nya, tapi lihat hasil evaluasinya," kata Syarif saat ditemui usai menghadiri pertemuan pembinaan keselamatan sumber daya manusia (SDM) kontraktor dan konsultan di bidang perkeretapian oleh Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018.

Simak: Kecelakaan Infrastruktur, Menteri PUPR: Iki Ono Opo?

Syarif menjelaskan penunjukan Budi Harto bukan tanpa alasan. Budi yang juga Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) ditunjuk untuk membantu pemerintah mencari konsultan independen. Konsultan inilah yang ikut membantu mengevaluasi keseluruhan proyek. "Kebetulan mereka (Budi Harto dan AKI) punya jaringan yang banyak," ujarnya.

Tim konsultan-yang diklaim independen-dibentuk Kementerian BUMN pasca ambruknya penahan cetakan beton pada tiang jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) pada Selasa lalu, 20 Februari 2018. Tim bertugas mengevaluasi semua proyek jalan dan rel layang yang terkena imbas penghentian sementara oleh Kementerian PUPR.

Namun, Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Errika Ferdinata, mengatakan penunjukan tim konsultan menjadi pergunjingan di organisasinya. Kemandirian tim konsultan dipertanyakan lantaran anggotanya didominasi jajaran direktur BUMN, padahal bantak kecelakaan kerja terjadi pada proyek BUMN. "Bagaimana dia bisa mengawasi diri sendiri dan kawan-kawannya?" ujar Errika. 

Syarif menegaskan evaluasi seluruh infrastruktur layang tetap dibawah kendali Komite Keselamatan Konstruksi Nasional (KKKN). Komite ini dipimpin oleh dirinya sendiri. Sedangkan tim konsultan yang dipimpin Budi Harto, sama sekali tidak memiliki peran untuk membuat keputusan. "Mereka hanya kasih second opinion ke komite," kata Syarif.

Tugas Budi Harto dan tim konsultan tak hanya melalukan evaluasi tambahan dan mencari konsultan independen. Syarif mengakui, AKI hadir sebagai upaya rembuk antar kontraktor dalam menunjuk konsultan proyek yang profesional. "Salah satunya itu (meminimalisir konsultan abal-abal ikut proyek)," kata Syarif.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan keterangan serupa. Para kontraktor, termasuk BUMN Karya menunjuk Budi Harto hanya sebagai "ketua kelas". Sebab, Basuki menduga para kontraktor proyek memang menggandeng konsultan secara urunan. "Evaluasi infrastruktur layang tetap di bawah KKKN," kata Basuki, Rabu, 21 Februari 2018.






Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

1 jam lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.


Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

1 jam lalu

Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

Pembangunan Bendungan Manikin di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT ditargetkan rampung pada awal tahun 2024.


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

4 jam lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Menteri PUPR Targetkan Bendungan Manikin NTT Rampung di Awal 2024

16 jam lalu

Menteri PUPR Targetkan Bendungan Manikin NTT Rampung di Awal 2024

Menteri PUPR mengatakan pembangunan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ditargetkan selesai pada awal 2024.


Kontruksi Seksi 2 Jalan Tol Semarang - Demak 92,73 Persen, PUPR Targetkan Akhir Tahun Kelar

20 jam lalu

Kontruksi Seksi 2 Jalan Tol Semarang - Demak 92,73 Persen, PUPR Targetkan Akhir Tahun Kelar

PUPR mengungkapkan progres pembangunan Seksi 2 Tol Semarang-Demak mencapai 92,73 persen.


Targetkan Pengisian Bendungan Sepaku Dimulai Sebelum 2023, PUPR: Kebutuhan Dasar di IKN

1 hari lalu

Targetkan Pengisian Bendungan Sepaku Dimulai Sebelum 2023, PUPR: Kebutuhan Dasar di IKN

PUPR menargetkan bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dapat selesai pada 2023 mendatang.


Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

1 hari lalu

Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

Jokowi memerintahkan Basuki mengebut 21 proyek berdasarkan hasil rapat dan kunjungan lapangan.


Cegah Banjir di Musim Hujan, PUPR Perbaiki Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana

1 hari lalu

Cegah Banjir di Musim Hujan, PUPR Perbaiki Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah memperbaiki sejumlah infrastruktur pengendali banjir untuk mitigasi bencana alam.


Raih Kontrak Infrastruktur IKN Rp 5 T, Hutama Karya Rincikan Proyeknya

1 hari lalu

Raih Kontrak Infrastruktur IKN Rp 5 T, Hutama Karya Rincikan Proyeknya

PT Hutama Karya (Persero) telah mendapatkan kontrak hingga Rp5 triliun dari sejumlah kontrak proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

2 hari lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.