Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Bakal Terbitkan Inpres Perdagangan Antardaerah

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Afganistan Ashraf Ghani setelah menggelar pertemuan di Istana Presiden Arg, Kabul, Afganistan, 29 Januari 2018. REUTERS/Massoud Hossaini/Pool
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Afganistan Ashraf Ghani setelah menggelar pertemuan di Istana Presiden Arg, Kabul, Afganistan, 29 Januari 2018. REUTERS/Massoud Hossaini/Pool
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui usul para gubernur dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang meminta penerbitan instruksi presiden (inpres) yang mengatur perdagangan antardaerah. “Saya kira ini (untuk) membentuk sebuah desk dalam rangka mengintegrasikan pola distribusi dari provinsi ke provinsi, mana yang lebih (menuju daerah), mana yang kurang, sehingga informasi juga cepat,” kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 22 Februari 2018.

Jokowi menjelaskan, perdagangan antardaerah itu nantinya terintegrasi dengan tol laut. Rancangan inpres yang mengatur tentang kerja desk perdagangan antardaerah itu masih akan dibahas lebih detail bersama beberapa gubernur yang mewakili APPSI. “Nanti kita ulang lagi, nanti dengan satu, dua, tiga gubernur yang menjadi pengurus APPSI. (Inpres) ini yang mau kita nanti siapin setelah bertemu, detailnya seperti apa,” ujarnya.

Baca: Insiden Proyek Tol Becakayu, Presiden Minta Pengawasan Diperketat

Kendati demikian, Jokowi meminta desk itu nantinya tidak malah mengakibatkan situasi bertambah ruwet. “Jangan sampai ini meruwetkan. Harusnya memudahkan, harusnya mempercepat,” ucapnya.

Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada dua hal, yakni investasi dan ekspor. “Problemnya seperti yang sudah saya sampaikan, saya ulang-ulang terus. Mengenai lamanya perizinan, ruwetnya perizinan, banyaknya regulasi, banyaknya aturan, banyaknya rekomendasi, banyaknya persyaratan. Itu yang saya minta untuk secepat-cepatnya dipangkas dan sebanyak-banyaknya disederhanakan,” tuturnya.

Ketua Umum APPSI Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan para gubernur sepakat desk perdagangan antardaerah itu dikukuhkan lewat inpres agar punya kekuatan hukum yang lebih kuat untuk menunjang kecepatannya dalam mengambil keputusan. “Kami minta jangan permen (peraturan menteri) saja, tapi ada inpres yang memayungi perdagangan antardaerah atau pengintegrasian ekonomi daerah, dan Presiden menyampaikan setuju untuk melakukan itu,” katanya.

Syahrul menuturkan inpres dibutuhkan karena dinilai bisa memangkas waktu pengambilan keputusan. “Masing-masing sektoral berkejaran. Tapi ada hal-hal yang secara dasar harus segera ditangani. Kita enggak boleh nunggu lagi, misalnya satu daerah kekurangan pangan, daerah lain ada surplus, langsung. Kita enggak usah nunggu lagi. Daerah bisa menutup dan bertanggung jawab. Toh, biar bagaimana pun, gubernur adalah penanggung jawab mewakili pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soal teknis desk tersebut, kata Syahrul, diserahkan kepada Presiden. “Kita sudah menyampaikan. Ini butuh desk, di mana tempatnya, di atas permen, sehingga ada kecepatan-kecepatan langkah yang bisa dilakukan,” ucapnya.

Menurut Syahrul, desk itu akan berfungsi menyelesaikan hambatan dalam perdagangan antardaerah. “Katakanlah masalah perdagangan itu minimal melibatkan lima sampai enam kementerian. Kita selesaikan langsung di situ,” tuturnya.

Syahrul berujar desk perdagangan daerah itu diprioritaskan untuk perdagangan antardaerah yang menyangkut kebutuhan dasar. “Khusus untuk hal-hal kebutuhan dasar,” katanya.

Syahrul juga sempat menyampaikan pada Jokowi mengenai besarnya potensi perdagangan antardaerah. Dia mencontohkan, nilai perdagangan antara Jawa Timur dan Sulawesi Selatan bisa menembus Rp 5,1 triliun. “Kami bisa memasukkan ke Surabaya Rp 3 triliunan, Surabaya bisa mengirimkan Rp 1,7 triliunan ke Sulawesi Selatan. Kurang-lebih begitu,” ujarnya.

Perdagangan antardaerah menjadi fokus bahasan dalam Rapat Kerja Nasional APPSI, yang digelar dua hari mulai Rabu, 21 Februari 2018, di Bandung. “Secara khusus, ini yang kita bicarakan. Pembicaraan hari ini sudah yang ketiga, mencoba men-setting kemampuan dan keunggulan daerah untuk saling bersinergi satu sama lain,” tutur Syahrul setelah menemani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka rapat tersebut di Bandung, Rabu lalu.

Tjahjo Kumolo mempersilakan para gubernur menyampaikan hasil Rakernas APPSI itu langsung kepada Presiden Jokowi. “Sampaikan hambatan apa di daerah. Apakah ada kebijakan pusat yang mengganggu daerah, menghambat pertumbuhan, menghambat PAD (pendapatan asli daerah). Sampaikan,” katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

17 menit lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

1 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

1 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

2 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

2 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

2 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

3 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

4 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

5 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

5 jam lalu

Pelatnas bulu tangkis PBSI Cipayung. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

Menpora Dito Ariotedjo berkomitmen untuk memperbarui fasilitas olahraga di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung.