TEMPO.CO, Balikpapan – Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kalimantan Barat bersepakat hanya mempergunakan LPG (elpiji) non subsidi dalam usahanya. Komitmen ini ditandatangani PHRI Kalbar bersama PT Pertamina dalam acara pembukaan Pontianak Food Festival di Mall Pontianak.
“Kami memberikan apresiasi komitmen dunia usaha di Pontianak untuk mempergunakan LPG non subsidi,” kata GM Marketing Opertion Region VI, Made Adi Putra, Rabu 21 Februari 2018.
Simak: Pertamina Minta Masyarakat yang Mampu Tak Gunakan Gas Elpiji 3 Kg
Pemkot Pontianak menerbitkan surat edaran tentang pengaturan penggunaan LPG 3 kilogram bagi pelaku usaha. Sehubungan hal ini, PHRI Kalbar langsung mencetuskan niatannya mempergunakan LPG non subsidi.
Made mengatakan, komitmen PHRI Kalbar ini patut dicontoh dunia usaha lain yang beberapa diantaranya masih memanfaatkan LPG subsidi. Penggunaan gas LPG 3 kilogram, menurutnya diperuntukan bagi kelompok masyarakat ekonomi mikro kecil menengah.
“Hal ini tentunya dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha yang tidak termasuk ke dalam kategorI usaha mikro kecil menengah untuk mengikuti langkah serupa,” ujarnya.
Hingga kini memang masih banyak sektor industri kelas menengah yang belum mengindahkan surat edaran pemerintah daerah ini. Dalam beberapa kali kesempatan, Made mengaku mendapati sektor usaha menengah atas yang masih memanfaatkan gas LPG subsidi.
"Tidak dapat dipungkiri bahwa memang masih ada pengusaha kuliner kelas menengah yang belum mengindahkan surat edaran tersebut. PHRI sudah bisa memulai gerakan positif ini sebagai pengingat bagi pelaku usaha lainnya,” ujarnya.
PHRI Kalbar sudah menjadi motor penggerak pemanfaatan LPG non subsidi di kalangan anggotanya. Hingga kini tercatat adanya delapan kota/kabupaten di Kalbar yang berkomitmen penggunaan gas LPG non subsidi.
“Dari keseluruhan kota/kabupaten sebanyak 14 lokasi sebanyak 8 diantaranya sudah berkomitmen memanfaatkan LPG non subsidi,” paparnya.
Ketua PHRI Kalbar, Yuliardi Qamal mengatakan, sektor usaha harus menjadi motor penggerak penggunaan gas LPG non subsidi di kalangan masyarakat. Menurutnya, sektor usaha memang seyogyanya tidak mengambil hak masyarakat miskin.
Sektor dunia pariwisata Kalbar, kata Yuliardi memiliki prospek menjanjikan dari indikasi hunian kamar hotel dan restoran. Sehubungan itu, menurutnya sudah semestinya sektor usaha mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah daerah.
“Sudah jelas di tabungnya ada tulisan untuk warga miskin. Surat edaran berupa larangan pun sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kalbar. Jadi ya kami harus taat dan mendukung program tersebut,” paparnya.
Pertamina mencatat mendistribusikan sebanyak 122.166 tabung gas LPG per hari di Kalbar. Gas subsidi ini diperuntukan bagi 387.430 jiwa warga miskin di Kalbar.
Made menilai alokasi gas subsidi ini mencukupi bagi kehidupan keluarga miskin di Kalbar. Pertamina memperkirakan kebutuhan keluarga miskin Kalbar sebanyak 12.914 tabung gas per harinya.
“Bila diperkirakan 1 keluarga terdiri dari 3 jiwa dan dalam 10 hari butuh 1 tabung, maka diperkirakan kebutuhannya hanya 12.914 tabung per hari. Jauh di bawah pasokan yang selama ini disebar oleh Pertamina,” ungkapnya.
Pertamina terus berupaya pelaku usaha menengah atas untuk beralih mempergunakan LPG (elpiji) non subsidi. Pertamina sudah siapkan berbagai varian produk sesuai kebutuhan masyarakat.
