TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani akan mengganti sistem belanja setiap satuan kerja di Kementerian atau Lembaga (K/L) menggunakan kartu kredit korporat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kartu kredit yang digunakan berasal dari Himpunan Bank Milik Negaara (Himbara). Langkah ini ditujukan agar penggunaan anggaran belanja kementerian dan lembaga lebih transparan.
"Ini akan memudahakan, lebih akuntabel dan setiap pengeluaran ada catatannya. Tidak perlu lagi bikin kuitansi," kata Sri Mulyani usai Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.
Simak: Sri Mulyani Raih Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia
Kartu kredit tersebut merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Himbara. Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan hari ini, Rabu, 21 Februari 2018 di Kementerian Keuangan. Adapun kartu kredit tersebut diterbitkan oleh bank anggota Himbara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI.
Menurut Sri Mulyani, plafon kartu kredit tersebut berkisar antara Rp 50-200 juta. Ia menilai penggunaan kartu kredit lebih aman dibandingkan menerbitkan kartu debit. "Issue sejumlah satkernya yang mereka sudah siap melakukan konversi," kata Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan penggunaan kartu kredit ini akan mendukung fleksibilitas satuan kerja di kementerian dan lembaga ketika harus berpergian untuk melaksanakan tugas. Ia juga meminta kepada Himbara agar menjaga keamanan kartu kredit tersebut.
"Karena dulu saya kerja di Bank Dunia, suka travelling di seluruh dunia, begitu kartu kredit dipakai di tempat tidak biasa, lebih dari satu transaksi dibekukan. Saya khawatir kalau tidak ada keamanan seperti itu, takutnya akan disalahgunakan," ujar dia.
Sri Mulyani meminta agar dana rakyat yang ada di kartu kredit milik kementerian dan lembaga dimanfaatkan dengan penyusunan rencana penggunaan anggaran dan program kerja yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. "Yang digesek uang rakyat jadi digunakan secara pruden. Dengan demikian kita akan semakin memperbaiki Republik Indonesia," ujar Sri Mulyani.
