TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penghentian sementara proyek jalan layang (elevated) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas perintah Presiden Joko Widodo tak akan mempengaruhi alokasi anggaran bagi infrastruktur. Penghentian tersebut justru akan digunakan untuk mengkaji kualitas infrastruktur untuk lebih baik lagi.
"Dalam jangka panjang tidak ada pengaruhnya, tapi justru akan lebih baik," kata Sri Mulyani seusai Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.
Baca: Sri Mulyani Ancam Kementerian yang Kerap Revisi Rencana Anggaran
Sri Mulyani mengatakan, jika infrastruktur dibangun dengan kualitas yang buruk, ke depannya tidak hanya akan mencelakakan orang, tapi juga berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur. "Sehingga tidak bisa mencapai tujuan bahwa infrastruktur adalah tujuan untuk mempermudah dan menciptakan efisiensi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, proyek yang dihentikan tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Bukan hanya proyek nasional, melainkan juga semua konstruksi yang membutuhkan pembangunan di atas.
Konstruksi jalan layang, seperti pembuatan jalan tol, jembatan, dan light rail transit (LRT), di Jawa serta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, termasuk proyek pembuatan jembatan di Papua, juga turut dievaluasi. "Saya rekomendasikan ke Menteri Perhubungan, ada kesalahan konstruksi, semua harus dibongkar, yang roboh maupun yang tidak," katanya.
Selain itu, proyek LRT Jakarta dan Palembang juga turut dievaluasi. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mengevaluasi sekaligus memastikan kedua proyek strategis tersebut bisa berjalan dengan aman.
"Iya, kami akan perhitungkan, ini kan enggak mungkin setahun berhenti. Nanti ada prioritas mana yang akan dievaluasi duluan," kata Basuki.
Basuki tak ingin kecelakaan kerja konstruksi dalam berbagai proyek PUPR ke depannya terjadi lagi. "Sudah tak bisa, kalau konstruksi tidak ada kompromi, dihentikan sementara dievaluasi," ujarnya.
