BI Kembali Tegaskan Bitcoin Bukan Mata Uang Sah

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mata uang digital Bitcoin. REUTERS/Jim Urquhart

    Mata uang digital Bitcoin. REUTERS/Jim Urquhart

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan bahwa mata uang virtual atau Virtual Currency, termasuk Bitcoin, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

    Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No 7 tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.

    "Jadi jelas bahwa Virtual Currency ini tidak termasuk di dalam definisi mata uang rupiah. Karena itu BI melarang menggunakannya sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Bambang Pramasudi saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan larangan penggunaan Virtual Currency yang berlangsung di Ambon, Selasa, 20 Februari 2018.

    Baca juga: Mata Uang Virtual Termasuk Bitcoin Tak Dijamin Bank Indonesia 

    Virtual Currency, lanjutnya, sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggungjawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat penjamin aset yang mendasari harga virtual currency, serta nilai perdagangan sangat fluktuatif.

    Oleh karenanya, kata Bambang, rentan terhadap risiko pengelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

    Oleh karena itu, BI memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli, atau memperdagangkan virtual currency.

    Bambang juga mengatakan BI sebagai otoritas sistem pembayaran melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, baik bank dan lembaga, untuk menggunakannya.

    "BI sebagai otoritas di bidang moneter, stabilisasi sistem keuangan dan sistem pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme," ujarnya.

    Berita lain tentang  Bitcoin bisa anda bca di Tempo.co

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.