Nelayan Bengkulu Demo, Minta Susi Pudjiastuti Kirim Penyapu Trawl

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nelayan Bengkulu berunjuk rasa di depan Gubernuran menolak keputusan gubernur yang mengijinkan penggunaan jaring trawl di atas 4 mil, Senin, 19 Februari 2018. (Tempo/Phesi)

    Nelayan Bengkulu berunjuk rasa di depan Gubernuran menolak keputusan gubernur yang mengijinkan penggunaan jaring trawl di atas 4 mil, Senin, 19 Februari 2018. (Tempo/Phesi)

    TEMPO.CO, Bengkulu - Seribuan nelayan dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu mendatangi kantor gubernur pada Senin, 19 Februari 2018, menuntut penghentian penggunaan trawl atau pukat harimau. Mereka minta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengirim tim untuk mengusir pengguna trawl atau pukat harimau.

    Para nelayan menyayangkan kebijakan pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang memperbolehkan trawl beroperasi di perairan di atas 4 mil, beberapa hari lalu.

    Baca jugaDi Depan Demonstran, Susi Pudjiastuti Cabut Larangan Cantrang

    "Jelas-jelas pemerintah pusat dan undang-undang melarang aktivitas trawl, eh malah gubernur memperbolehkan, aneh, kan?" kata Ujang, salah seorang perwakilan nelayan.

    Menurut dia, pukat harimau sudah lama beroperasi di laut Bengkulu tapi langkah pemerintah dan aparat sangat mengecewakan. "Makanya kami protes, minta agar trawl bersih dari laut Bengkulu," katanya.

    Dalam aksi itu, para nelayan juga menuntut Rohidin Mersyah mencabut kesepakatan yang dibuat bersama Danlanal dan Direktur Polairud, yang menyepakati operasi trawl di atas 4 mil laut.

    Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti mewakili Gubernur saat menemui nelayan menyatakan Rohidin Mersyah yang membolehkan trawl beroperasi di luar 4 mil laut Bengkulu sama saja melarang.

    "Karena trawl di Bengkulu ini daya jelajahnya hanya di bawah 4 mil. Tapi kalau ada yang nekat, akan ditindak. Intinya trawl kita nyatakan ilegal di laut Bengkulu," kata Nopian.

    Jadi dia menegaskan tidak benar jika pemerintah melegalkan penggunaan trawl.

    "Kita akan membangun tiga pos pemantauan di tiga wilayah di laut Bengkulu, sehingga jika ada penggunaan trawl, akan kami tindak," ucap Nopian.

    Ia berjanji dalam minggu ini akan melakukan aksi nyata menindak pelaku trawl. Pemprov Bengkulu juga mengungkapkan akan membeli satu kapal patroli guna memantau aktivitas trawl.

    Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut berjalan damai dengan pengawalan ketat pihak keamanan yang bersiaga lengkap bersama pasukan huru-hara dan beberapa ekor anjing.

    Ali Akbar dari Kanopi, yang mendampingi nelayan, mengatakan aksi tersebut untuk menunjukkan ke pemerintah pusat bahwa trawl masih beroperasi di wilayah Bengkulu.

    "Kita meminta Menteri Susi Pudjiastuti mengirimkan tim sapu trawl ke Bengkulu," katanya.

    PHESI ESTER JULIKAWATI | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Drone Pemantau Kerumunan dari Udara selama Wabah Covid-19

    Tim mahasiswa Universitas Indonesia merancang wahana nirawak untuk mengawasi dan mencegah kerumunan orang selama pandemi Covid-19.