Ini Rencana Kerja 2019 Pemerintahan Jokowi

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri Kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Universitas Pattimura (Unpatti), Kota Ambon, Provinsi Maluku, 14 Februari 2018. Foto: Kris - Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri Kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Universitas Pattimura (Unpatti), Kota Ambon, Provinsi Maluku, 14 Februari 2018. Foto: Kris - Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan tema Rencana Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019 adalah Pemerataan untuk Pertumbuhan Berkualitas.

    Sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 disusun dengan tema yang menekankan dua poin, yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

    Baca juga: Jokowi: Indonesia Bisa Menjadi Pemimpin Negara Muslim, Asal...

    Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan pemerataan berkualitas ditekankan tidak hanya antarkelompok pendapatan pada masyarakat, tetapi juga pendapatan antarwilayah.

    "Di dalamnya ada lima program nasional dan 24 program prioritas," ujar Bambang selepas kick off meeting Sensus Penduduk 2020 di Jakarta pada Rabu, 14 Februari 2018.

    Bambang menuturkan lima program nasional tersebut menegaskan soal pembangunan manusia, kesenjangan antar wilayah, nilai tambah, ketahanan energi, pangan dan air, serta stabilitas keamanan nasional.

    Prioritas nasional 2019 tersebut lebih ramping dibandingkan tahun ini di mana pemerintah mengusung 10 poin.

    Pada 2018, pemerintah menekankan program prioritas nasional yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan; infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman; pembangunan wilayah; serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

    Sebelumnya, Bambang mengungkapkan tema RKP 2019 tersebut akan diperkuat dengan upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Menurutnya, Bappenas percaya bahwa stabilitas keamanan nasional dan pemerataan sangat terkait.

    Dia mengakui ada pertanyaan terkait dengan apa yang harus diutamakan antara stabilitas keamanan dan pemerataan. Namun, dia menegaskan kedua aspek tersebut tidak bisa berdiri sendiri.

    Jika pemerataan ini tidak diterapkan dengan seksama bagi seluruh rakyat Indonesia, Bambang mengkhawatirkan jika perasaan tidak diperlakukan sama rata tumbuh menjadi perasaan diskriminatif.

    Presiden  Jokowi  telah membahas RKP 2019 dalam sidang kabinet paripurna. Dalam sidang ini, Jokowi menekankan bahwa investasi dan ekspor harus terus menjadi kunci utama motor pertumbuhan ekonomi. Presiden berharap kemudahan berusaha terus diperbaiki hingga ke daerah-daerah.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.