Kamis, 24 Mei 2018

WNI di Luar Negeri Tidak Disensus, BPS Tetap Butuh Data Rinci

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pusat Statistik Suharyono saat merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2017 di kantor pusat Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, 6 November 2017. BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2017 sebesar 5,06 persen year on year (yoy), lebih tinggi dari kuartal pertama dan kedua 2017 sebesar 5,01 persen. Tempo/Tony Hartawan

    Kepala Badan Pusat Statistik Suharyono saat merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2017 di kantor pusat Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, 6 November 2017. BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2017 sebesar 5,06 persen year on year (yoy), lebih tinggi dari kuartal pertama dan kedua 2017 sebesar 5,01 persen. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS akan menggelar sensus penduduk untuk yang ketujuh kalinya pada 2020. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, terkait dengan pencacahan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, BPS belum melakukan pencacahan.

    "Selama ini, memang kalau WNI di luar negeri kita enggak pernah mencacah. Untuk sementara, kita belum akan mencacah WNI di luar negeri. Sensus sebelumnya juga gitu," katanya seusai acara Kick-Off Meeting Sensus Penduduk 2020 di gedung BPS, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

    Baca: 2020 Penduduk RI Tembus 271 Juta Orang, BPS: Sensus Kian Berat

    Namun demikian, Suhariyanto menuturkan BPS tetap membutuhkan data-data rinci terkait dengan para WNI yang berada di luar negeri untuk membangun karakteristik dan parameter penduduk Indonesia yang kuat. "Mungkin nanti kami perlu kerja sama dengan kedutaan dan sebagainya," ujarnya.

    Selain itu, langkah tersebut untuk membuat proyeksi penduduk Indonesia serta kebijakan pemerintah ke depan. "Kami bisa membuat proyeksi sampai tahun 2100, itu kan perlu ke depannya. Karena kita enggak bisa mempertimbangkan kebijakan cuma sekarang, tapi kan harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi," ucap Suhariyanto.

    Sebelumnya, Kepala BPS mengatakan kegiatan sensus penduduk pada 2020 nanti memiliki tantangan yang makin berat. "Tantangan yang akan makin berat karena kalo kita ngikutin proyeksi penduduk, jumlah penduduk di tahun 2020 sudah 271 juta, penduduknya makin besar," tuturnya.

    Tantangan berikutnya, kata dia, adalah perkembangan teknologi serta mobilitas penduduk yang makin tinggi dan sulit ditemui secara langsung. Karena itu, BPS akan menyiapkan langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut, salah satunya memanfaatkan computer assisted personal interview (CAPI) dan computer assistance and web interviewing (CAWI).

    "Kalau kita hanya menggunakan kuesioner kertas saja, ngejar mereka (penduduk) juga akan luar biasa kan. Tapi, kalau dengan CAPI akan lebih cepat atau dengan adanya CAWI ada web yang mereka bisa isi," kata Suhariyanto.


  • BPS
  •  

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Ganjil Genap Diperluas, Uji Coba Dilakukan Juli 2018

    Perluasan aturan ganjil genap di Jakarta akan dimulai Juli 2018. Ini berlaku selama pelaksanaan Asian Games dan mungkin akan dipertahankan.