Penyaluran BPNT Melalui Bank Swasta Diputuskan Pertengahan 2018

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menkopolhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) sebelum memimpin rapat terbatas tentang rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Januari 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menkopolhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) sebelum memimpin rapat terbatas tentang rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Januari 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mengatakan rencana penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui bank swasta nasional masih dipertimbangkan. Saat ini pemerintah masih menggunakan jasa Bank Himbara. 

    Puan menuturkan, kemungkinan bekerja sama dengan bank swasta nasional akan ditentukan setelah evaluasi penyaluran bantuan sosial non tunai. Evaluasi ini rencananya akan dilakukan di kuartal II 2018.

    Menurut Puan, pemerintah akan mengevaluasi kemampuan Bank Himbara untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah. Sebab jumlah penerimaan bantuan akan terus ditingkatkan. 

    "Kalau sudah dibutuhkan untuk membuat kesempatan ke bank swasta nasional, tentu kami akan mempertimbangkan," kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018. 

    Simak: BNI-Kemensos Salurkan Bantuan Pangan Non Tunai

    Sambil menunggu evaluasi, Puan menuturkan Bank Himbara akan tetap meningkatkan pelayanan. Menurut dia, keempat bank pelat merah itu sudah berkomitmen untuk memberikan layanan secara maksimal. 

    Program BPNT merupakan konversi dari program beras untuk keluarga sejahtera (rastra). Pemerintah tak lagi memberikan bantuan langsung, melainkan menyalurkan dana non tunai untuk dibelanjakan oleh penerima bantuan. 

    Pemerintah berencana memperluas program tersebut. Jumlah penerima manfaat akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat tahun ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.