TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta sistem dan perizinan di industri keuangan Indonesia bisa disederhanakan, khususnya yang terkait dengan upaya memperluas keuangan inklusif. Hal ini disampaikan Jokowi usai menemui utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Secretary General's Special Advocate/UNSGA) untuk inklusi keuangan Ratu Maxima.
"Tadi saya sudah diskusi panjang dengan beliau, kami harapkan dua hal tadi segera cepat kita selesaikan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2018.
Baca: Ratu Maxima Bertemu Jokowi hingga Mampir ke Kantor Go-Jek
Dalam pengembangan keuangan inklusif, kata Jokowi, memang yang paling penting adalah penyederhanaan sistem dan izin. "Dua hal ini kalau kita bisa selesaikan akan mempercepat inklusi keuangan kita. Kalau belum bisa, ya majunya tidak akan sepesat yang kita inginkan," tuturnya.
Ratu Maxima sempat memuji perkembangan inklusi keuangan di Indonesia. Menurut dia, dibandingkan kunjungan terakhirnya ke Indonesia 18 bulan lalu, pemerintah saat ini telah banyak membuat kebijakan di keuangan inklusif. "Saya senang untuk mengatakan Indonesia telah membuat banyak kemajuan dalam isu ini," ucapnya.
Dalam kesempatan itu pula, Ratu Maxima mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia terkait keuangan inklusif. Menurut dia, dibandingkan kunjungan terakhirnya ke Indonesia 18 bulan lalu, pemerintah saat ini telah banyak membuat kebijakan di keuangan inklusif. "Saya senang untuk mengatakan Indonesia telah membuat banyak kemajuan dalam isu ini," ucapnya.
Namun Ratu Maxima mengingatkan Indonesia masih banyak memiliki pekerjaan rumah terkait keuangan inklusif. Ia menjelaskan masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum bisa mengakses bank dan layanan finansial lainnya. "Khususnya mereka yang bergerak di sektor pertanian," tuturnya.
Kepada Presiden Jokowi, Ratu Maxima menuturkan PBB akan membantu meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia. "Saya menantikan untuk melanjutkan kerja sama dengan pemerintah dan juga pihak swasta. Tidak hanya bank milik negara, tapi juga bank-bank lainnya," ucapnya.
