TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kementerian melaksanakan program padat karya tunai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. "Saya telah melihat pelaksanaan program padat karya tunai di beberapa titik kemarin oleh Kementerian PUPR dan satu titik oleh Kementerian Desa," kata Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah 2019, Senin, 12 Februari 2018.
Presiden Jokowi menyatakan belum melihat program padat karya tunai yang dilaksanakan oleh selain dua kementerian itu.
Dalam rapat yang dihadiri Wapres M Jusuf Kalla, Presiden Jokowi mengatakan perlunya memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini.
"Pertumbuhan ekonomi trennya semakin meningkat dari 5,06 persen pada triwulan III/2017 menjadi 5,19 pada triwulan IV/2017," katanya.
Presiden ingin tren positif pertumbuhan ekonomi berlanjut pada 2018 didukung dengan tren ekspor sektor komoditas dan batu bara yang menunjukkan kinerja meningkat.
"Demikian juga dengan konsumsi rumah tangga yang semakin membaik sejalan dengan program padat karya tunai yang telah kita gulirkan dan laksanakan di beberapa daerah," katanya.
Presiden meminta kementerian memaparkan program padat karya tersebut agar dapat dipastikan bahwa program itu telah dimulai dan dilaksanakan di daerah.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta program strategis nasional yang belum selesai pada 2017 diselesaikan dan dituntaskan pada 2018. Sementara program strategis 2018 harus dipastikan eksekusinya di lapangan.
"Untuk itu saya minta Menko Perekonomian mengevaluasi program yang betul-betul bisa dieksekusi dan mana yang tidak bisa dieksekusi. Harus diputuskan dengan cepat," katanya.
Terkait RKP 2019, Presiden mengingatkan 2019 adalah tahun politik. "Saya minta setelah melakukan percepatan pembangunan infrastuktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi kita, mulai 2019 kita harus fokus pada pembangunan sumber daya manusia, " katanya.
Jokowi meminta kementerian yang terkait dengan pembangunan SDM seperti Kemendikbud, Menristek Dikti, Kemenaker, merancang apa yang akan dikerjakan pada 2019 dalam pembangunan SDM.
ANTARA
