TEMPO.CO, Jakarta - PT PGN (Persero) Tbk berharap Petronas Carigali Muriah Ltd segera membayar komitmen pengangkutan gas Lapangan Kepodang, Blok Muriah, ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambak Lorok. Menurut perhitungan perusahaan, duit yang belum disetor Petronas sepanjang 2016-2017 mencapai US$ 30,3 juta atau sekitar Rp 409 miliar.
"Kami sudah melayangkan surat beberapa kali ke Petronas," ujar Direktur Teknik dan Infrastruktur PGN, Dilo Seno Widagdo di kompleks parlemen, Senin 12 Februari 2018. Menurut dia, Petronas hingga sekarang tidak menjawab surat tersebut.
Tunggakan berasal dari kegagalan Petronas memasok gas sesuai kesepakatan pengangkutan (gas transportation agreement/GTA) sebesar 116 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Kenyataannya, tahun 2015 Petronas hanya memasok gas 86 mmscfd. Disusul tahun 2016 dan 2017 sebesar 90,37 dan 75,64 mmscfd. Sebulan belakangan, kata Dilo, Petronas juga hanya memasok gas sekitar 70 mmscfd.
Kelalaian ini membuat Petronas terkena klausul ship or pay, atau kewajiban membayar dana minimum. Besarannya dihitung berdasarkan asumsi pasokan minimum sebesar 104 mscf dikalikan biaya pengangkutan (toll fee) sebesar US$ 2,3 per mscf. Tahun 2016, ship of pay Petronas sebesar US$ 8,8 juta dan US$ 21,5 juta pada 2017.
Dilo mengatakan, penyelesaian sengketa kedua pihak seharusnya dimulai 7 Februari lalu. Namun, lantaran Petronas tidak menjawab, PGN melayangkan mediasi ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Jika mediasi gagal, berdasarkan kontrak PGN bisa menggugat Petronas ke arbitrase.
"Kalau mediasi tidak tercapai, berdasarkan GTA ya dibawa ke arbitrase," kata Dilo.
Manager Corporate Affairs & Administration Petronas Carigali Andiono Setiawan menyatakan tidak bisa menjawab permintaan konfirmasi yang dilayangkan Tempo. "Mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaannya," kata Andiono.
PGN mengangkut gas Petronas untuk menyalakan setrum PLTG Tambak Lorok di Jawa Tengah. Pengelolaan diserahkan pada PT Kalimantan Jawa Gas, perusahaan patungan PT Permata Graha Nusantara (anak usaha PT PGN) dan PT Bakrie and Brothers.
Pembeli gasnya adalah PT PLN (Persero) dengan total volume sebesar 354 miliar standar kaki kubik (BSCF) hingga 2026. Pembangkit ini berjenis peaker yang menyangga beban puncak sistem kelistrikan Jawa-Bali.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan kegagalan pasokan gas Kepodang berasal dari penurunan cadangan yang lebih cepat dari perhitungan Petronas. Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), cadangan Lapangan Kepodang hanya mencapai 107 BSCF. Padahal, berdasarkan rencana pengembangan (plan of development), cadangan seharusnya mencapai 354 BSCF. Penurunan cadangan membuat batas waktu produksi lapangan lebih pendek, dari seharusnya tahun 2026 menjadi 2019.
"Penurunan cadangan gas lebih cepat dari POD, yang mengakibatkan penurunan pasokan gas untuk pemenuhan pembangkit Tambak Lorok," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial, dalam rapat bersama Komisi VII DPR.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan segera memanggil para pihak untuk mediasi. "Karena kalau mengacu GTA (pembayaran ship or pay) mesti dibayar," tutur Fanshurullah.
