DPR: Calon Gubernur Bank Indonesia Harus Loyal kepada Presiden

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Misbakhun, Jakarta, Rabu (01/08) TEMPO/Dasril Roszandi

    Misbakhun, Jakarta, Rabu (01/08) TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Masa jabatan Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) akan berakhir pada Mei 2018. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengatakan sudah ada empat nama tokoh yang dipertimbangkan Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur BI.

    "Ada empat nama yang masuk," kata Sofyan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Februari 2018.

    Sofyan menyebutkan, keempat nama itu adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro; mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri; Gubernur Bank Indonesia saat ini, Agus Martowardojo; dan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Baca juga: Jokowi dan Kalla Rampung Bahas 4 Nama Kandidat Gubernur BI Ini

    Menurut Sofyan, pembahasan mengenai 4 nama calon tersebut sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahkan, kata dia, Presiden sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing calon. "Tapi belum diputuskan," ujarnya.

    Komisi XI DPR sangat berharap tokoh-tokoh calon Gubernur BI benar-benar punya pengalaman bekerja bersama dengan Presiden Jokowi.

    “Sehingga mengerti vibrasi getaran hati Bapak Presiden Jokowi mengenai arah kebijakan ekonomi moneter ke depan seperti apa,” ujar Misbakhun melalui pesan singkat, Minggu, 11 Februari 2018.

    Dia juga menambahkan, kandidat calon Gubernur BI juga sudah semestinya loyal kepada Presiden. Dengan demikian, sambung Misbakhun, kebijakan moneter bank sentral bisa sinkron dengan kebijakan fiskal pemerintah.

    Baca juga: DPR: Bahaya jika Gubernur BI Disusupi Kepentingan Politik

    Selain itu, Gubernur BI mendatang sebaiknya figur yang bersih dari pengaruh kekuasaan sebelumnya. Dengan demikian, Gubernur Bank Indonesia yang baru nanti tidak punya rekam jejak dengan kekuasaan masa lalu.

    “Jangan sampai punya agenda tersembunyi kebijakan di bidang moneter yang akan menggerogoti kebijakan ekonomi nasional yang digariskan oleh Presiden dengan bersembunyi di balik alasan independensi BI dalam merumuskan kebijakan moneter,” ucapnya. 

    Misbakhun merasa perlu menyampaikan sejumlah warning itu karena Indonesia memiliki pengalaman tentang kebijakan rasio kredit terhadap nilai agunan atau loan to value (LTV) untuk menghindari bubble economy yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.