Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selain Perjalanan Dinas, Menteri Amran Cabut Biaya Cipika Cipiki

image-gnews
04-berut-AmranSulaiman
04-berut-AmranSulaiman
Iklan

TEMPO.CO, Banjarmasin - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut uang perjalanan dinas sebesar Rp 800 miliar untuk dialokasikan ke peningkatan produksi tanaman pangan dan membantu petani. Hal itu disampaikan Amran saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kalimantan Selatan di Banjarmasin hari ini.

Menurut Amran, bukan hanya perjalanan dinas, saat ini beberapa pos APBN kementerian pertanian juga ditiadakan, seperti untuk pengadaan mobil, kendaraan roda dua, dan lainnya. "Pada 2018 ini, sebanyak 85 persen dari APBN Kementan, dialokasikan untuk meningkatkan produksi seluruh sektor tanaman pangan dan membantu petani," katanya, Sabtu, 10 Februari 2018.

Baca: Ini Asal Usul 'Keong Sawah'nya Menteri Amran

Kondisi tersebut berbeda jauh dibanding 2014, di mana komposisi anggaran, 45 persen untuk keperluan perjalanan dinas, kegiatan seremonial yang tidak terlalu penting dan lainnya, sedangkan sisanya baru untuk peningkatan produksi. "Seluruh biaya 'cipika cipiki' dan program yang tidak perlu, mulai kita hilangkan. Saat ini kita akan fokus ke produksi," katanya.

Amran menyatakan kebijakan anggaran itu mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian sangat signifikan, sehingga Indonesia yang sejak beberapa tahun terakhir selalu mengimpor, kini mulai mengekspor. "Itu baru satu kebijakan, kita sudah banyak membuat perubahan yang bisa mengangkat derajat petani, apalagi kalau diimbangi dengan kerja yang lebih giat," katanya.

Selain kebijakan anggaran, Menteri Amran juga mengaku telah menghadap Presiden Jokowi untuk diberikan kebijakan khusus, yaitu proyek-proyek pengadaan tanpa harus lelang, tetapi penunjukan langsung. Hal itu penting dilakukan, karena kalau menunggu lelang, maka masa tanam dan lainnya, harus mundur, sehingga akan menyulitkan bagi petani, yang berujung target tidak tercapai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau harus lelang, prosedurnya panjang dan petani harus menunggu mendapatkan bantuan, sementara tikus dan banjir tidak mau menunggu," katanya disambut tepuk tangan dan gelak tawa para anggota HKTI.

Kini, kata Amran, untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, pihaknya juga cukup tegas terhadap pelaksanaan birokrasi. Ia menyebutkan tidak segan-segan memecat pejabat yang tidak bekerja sesuai prosedur dan tidak bisa memenuhi target. Seperti di pelabuhan Karantina, sudah ratusan pejabat yang terpaksa dicopot dari jabatannya, karena bekerja tidak sesuai prosedur, tidak bisa mencapai target, dan nakal.

Menurut Amran, 60 persen Indonesia adalah negara agraris, tetapi sektor pertanian sangat tertinggal. "Ini kondisi yang sangat memprihatinkan dan miris, sehingga petani Indonesia harus bangkit," katanya.

Dari kunjungan ke berbagai negara tambah dia, petani-petani di luar negeri merupakan petani yang sangat rajin, tetapi di Indonesia dikenal sebagai orang yang malas. Sehingga, revolusi pertanian harus terus digalakkan, bila perlu petani dan seluruh pihak terkait, bekerja hingga 20 jam sehari. "Indonesia adalah negara yang subur dengan matahari yang selalu hadir selama 12 bulan, ini adalah nikmat yang luar biasa, yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," kata Menteri Amran.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

2 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

4 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

Mentan Amran Sulaiman memastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal segera mengeluarkan SK soal tambahan pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton.


Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

9 hari lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bakal melakukan pompanisasi pada 500 ribu hektare lahan tadah hujan di Pulau Jawa.


Putra Sulung Menteri Pertanian Amran Sulaiman Lolos ke Senayan dengan Suara Tertinggi

13 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Bengkulu di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. KPU RI menargetkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai sebelum 20 Maret 2024.  TEMPO/Subekti.
Putra Sulung Menteri Pertanian Amran Sulaiman Lolos ke Senayan dengan Suara Tertinggi

Putra sulung Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, dipastikan lolos ke Senayan dengan perolehan suara tertinggi.


Mentan Amran Khawatir Produksi Padi Februari Anjlok: Ini Menjadi Darurat Pangan

15 hari lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada sejumlah pewarta usai membuka kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian Nasional 2023 di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 6 November 2023. ANTARA/Moh Ridwan
Mentan Amran Khawatir Produksi Padi Februari Anjlok: Ini Menjadi Darurat Pangan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman khawatir soal hasil produksi beras sepanjang Juni hingga Oktober 2024. Kenapa?


Eks Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Ini Kata Mantan Penyidik

15 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Eks Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Ini Kata Mantan Penyidik

Berdasarkan temuan awal, Novel Aslen yang merupakan admin pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK diduga menggelapkan Rp 550 juta.


Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta, Peneliti Antikorupsi: Rusak dari Kepala ke Ekor

16 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta, Peneliti Antikorupsi: Rusak dari Kepala ke Ekor

KPK telah memecat pegawai bidang administrasi Novel Aslen karena terbukti menilap uang perjalanan dinas.


Pegawai KPK Menilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Eks Penyidik Sarankan Rotasi Rutin

16 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pegawai KPK Menilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Eks Penyidik Sarankan Rotasi Rutin

Eks admin kedeputian penindakan KPK, Novel Aslen, diduga menilap uang perjalanan dinas Rp 550 juta.


Yudi Purnomo Dukung Pengusutan Korupsi Uang Perjalanan Dinas Kedeputian Penindakan KPK oleh Novel Aslen

20 hari lalu

Yudi Purnomo Harahap, Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri yang juga mantan Ketua Wadah Pegawai KPK dan eks Penyidik KPK memberikan pembekalan pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa di Program Studi Akuntansi Sektor Publik (ASP) Politeknik Bombana (Polina), pada Sabtu, tanggal 24 Februari 2024. Foto Istimewa
Yudi Purnomo Dukung Pengusutan Korupsi Uang Perjalanan Dinas Kedeputian Penindakan KPK oleh Novel Aslen

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyoroti sistem lembaga antirasuah itu karena adanya proses penyidikan dugaan korupsi bekas Pegawai KPK.