TEMPO.CO, Banjarmasin - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut uang perjalanan dinas sebesar Rp 800 miliar untuk dialokasikan ke peningkatan produksi tanaman pangan dan membantu petani. Hal itu disampaikan Amran saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kalimantan Selatan di Banjarmasin hari ini.
Menurut Amran, bukan hanya perjalanan dinas, saat ini beberapa pos APBN kementerian pertanian juga ditiadakan, seperti untuk pengadaan mobil, kendaraan roda dua, dan lainnya. "Pada 2018 ini, sebanyak 85 persen dari APBN Kementan, dialokasikan untuk meningkatkan produksi seluruh sektor tanaman pangan dan membantu petani," katanya, Sabtu, 10 Februari 2018.
Baca: Ini Asal Usul 'Keong Sawah'nya Menteri Amran
Kondisi tersebut berbeda jauh dibanding 2014, di mana komposisi anggaran, 45 persen untuk keperluan perjalanan dinas, kegiatan seremonial yang tidak terlalu penting dan lainnya, sedangkan sisanya baru untuk peningkatan produksi. "Seluruh biaya 'cipika cipiki' dan program yang tidak perlu, mulai kita hilangkan. Saat ini kita akan fokus ke produksi," katanya.
Amran menyatakan kebijakan anggaran itu mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian sangat signifikan, sehingga Indonesia yang sejak beberapa tahun terakhir selalu mengimpor, kini mulai mengekspor. "Itu baru satu kebijakan, kita sudah banyak membuat perubahan yang bisa mengangkat derajat petani, apalagi kalau diimbangi dengan kerja yang lebih giat," katanya.
Baca Juga:
Selain kebijakan anggaran, Menteri Amran juga mengaku telah menghadap Presiden Jokowi untuk diberikan kebijakan khusus, yaitu proyek-proyek pengadaan tanpa harus lelang, tetapi penunjukan langsung. Hal itu penting dilakukan, karena kalau menunggu lelang, maka masa tanam dan lainnya, harus mundur, sehingga akan menyulitkan bagi petani, yang berujung target tidak tercapai.
"Kalau harus lelang, prosedurnya panjang dan petani harus menunggu mendapatkan bantuan, sementara tikus dan banjir tidak mau menunggu," katanya disambut tepuk tangan dan gelak tawa para anggota HKTI.
Kini, kata Amran, untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, pihaknya juga cukup tegas terhadap pelaksanaan birokrasi. Ia menyebutkan tidak segan-segan memecat pejabat yang tidak bekerja sesuai prosedur dan tidak bisa memenuhi target. Seperti di pelabuhan Karantina, sudah ratusan pejabat yang terpaksa dicopot dari jabatannya, karena bekerja tidak sesuai prosedur, tidak bisa mencapai target, dan nakal.
Menurut Amran, 60 persen Indonesia adalah negara agraris, tetapi sektor pertanian sangat tertinggal. "Ini kondisi yang sangat memprihatinkan dan miris, sehingga petani Indonesia harus bangkit," katanya.
Dari kunjungan ke berbagai negara tambah dia, petani-petani di luar negeri merupakan petani yang sangat rajin, tetapi di Indonesia dikenal sebagai orang yang malas. Sehingga, revolusi pertanian harus terus digalakkan, bila perlu petani dan seluruh pihak terkait, bekerja hingga 20 jam sehari. "Indonesia adalah negara yang subur dengan matahari yang selalu hadir selama 12 bulan, ini adalah nikmat yang luar biasa, yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," kata Menteri Amran.
ANTARA
