Kamis, 24 Mei 2018

JK Panggil 5 Menteri Bahas Kendala Ekspor, Ini Hasilnya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktifitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 15 Desember 2016. BPS mencatat, nilai ekspor dan impor pada November 2016 surplus sebesar 0,84 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau 840 juta dollar AS atau setara dengan Rp 10,92 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    Aktifitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 15 Desember 2016. BPS mencatat, nilai ekspor dan impor pada November 2016 surplus sebesar 0,84 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau 840 juta dollar AS atau setara dengan Rp 10,92 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama lima pejabat setingkat menteri diketahui sedikitnya ada sejumlah penyebab kinerja ekspor dan investasi Indonesia masih kalah dibanding negara tetangga. Rapat Kalla dengan empat menteri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilakukan pada hari Jumat lalu. 

    Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi menyebutkan sejumlah penyebab lesunya kinerja ekspor dan investasi mengerucut pada masalah utama implementasi kebijakan yang tak konsisten. "Regulasi, implementasi dan gangguan di bawahnya," katanya, Jumat, 9 Februari 2018. Hal tersebut yang hingga kini masih dikeluhkan para pengusaha.

    Baca: Ketika Suara Jokowi Meninggi Persoalkan Ekspor dan Perdagangan

    Pernyataan Sofyan disampaikan usai mendampingi rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan sejumlah pejabat. Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati. Turut hadir pula kepala BKPM Thomas Lembong.

    Padahal, kata Sofyan, pemerintah sudah menelurkan segudang kebijakan keringanan dalam berusaha untuk menggenjot investasi dan meningkatkan ekspor seperti tax allowance maupun tax holiday. “Sudah begitu lamanya pending, yang sudah ditunggu-tunggu orang tapi kita nggak selesai-selesai di bawah," ucapnya.

    Yang sudah diputuskan di rapat kabinet, menurut Sofyan, tidak dilaksanakan oleh menteri ataupun pejabat di level yang lebih rendah. "Kadang dirjen-dirjennya atau badan-badan yang tidak sama sekali mendengar. Banyak keringanan tapi dibikin syarat-syarat khusus oleh departemen masing-masing sehingga orang itu tidak datang (berinvestasi). Itu dibicarakan tadi semua,” ujarnya.

    Karena implementasi regulasi yang inkonsisten itu pula, menurut Sofyan, membuuat keringanan berupa pajak syarat berinvestasi di Indonesia yang terus bertambah tidak lantas membuat kinerja ekspor dan investasi melonjak. Karena pada akhirnya angka-angka menunjukkan performa Indonesia masih kalah dari Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia. 

    “Kita sudah identifikasi tadi satu per satu, dan akan diumumkan oleh menteri-menteri yang bersangkutan itu segera untuk mengembalikan image yang positif bahwa Indonesia itu serius,” tutur Sofyan.

    Badan Pusat Statistik merilis nilai ekspor Indonesia pada 2017 hanya US$ 168,73 miliar. Raihan itu naik 16,22 persen dibandingkan dengan capaian pada 2016. Kendati demikian jumlahnya masih kalah dari negara-negara tetangga. Nilai ekspor Thailand pada 2017 sebesar US$ 236,69 miliar, Malaysia US$ 219,45 miliar, dan Vietnam US$ 213,77 miliar.

    Selain ekspor, realisasi investasi di dalam negeri dan penanaman modal asing juga belum menggembirakan. Secara total realisasi investasi pada 2017 mencapai Rp 692,8 triliun atau tumbuh 13,1 persen dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp 612,8 triliun. Pertumbuhan itu pun kalah dari peningkatan yang dialami negara tetangga di kisaran 20-50 persen.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Ganjil Genap Diperluas, Uji Coba Dilakukan Juli 2018

    Perluasan aturan ganjil genap di Jakarta akan dimulai Juli 2018. Ini berlaku selama pelaksanaan Asian Games dan mungkin akan dipertahankan.