OJK Mendorong Masyarakat untuk Investasi Melalui EBA-SP

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelantikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2017-2022 Wimboh Santoso (kiri) beserta para anggota di Mahkamah Agung, Jakarta, 20 Juli 2017. Wimboh Santoso resmi dilantik sebagai Ketua, sementara, Nurhaida, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen, dan Ahmad Hidayat dilantik sebagai anggota. Sedangkan Mirza Adityaswara dari Bank Indonesia dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sebagai anggota ex-officio. Tempo/Tony Hartawan

    Pelantikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2017-2022 Wimboh Santoso (kiri) beserta para anggota di Mahkamah Agung, Jakarta, 20 Juli 2017. Wimboh Santoso resmi dilantik sebagai Ketua, sementara, Nurhaida, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen, dan Ahmad Hidayat dilantik sebagai anggota. Sedangkan Mirza Adityaswara dari Bank Indonesia dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sebagai anggota ex-officio. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar lembaga keuangan non bank dan perbankan untuk bisa bersama meningkatkan investasi melalui instrumen Efek Beragunan Aset berbentuk surat Partisipasi (EBA-SP).

    "Kami mendorong individu juga bisa lebih aktif dalam mendukung instrumen EBA-SP," kata Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB), di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Jumat, 9 Februari 2018.

    Baca: OJK Imbau Masyarakat Berhati-hati Gunakan Fintech 

    Sejauh ini, investor di EBA-SP didominasi oleh perusahaan, dana asuransi, dan perbankan. "Ada individual, tapi masih belum banyak," kata Heliantopo, Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada 9 Februari 2018.

    EBA-SP instrumen yang dikeluarkan oleh PT SMF dan ditetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). PT SMF sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    PT SMF, yang bekerja dalam ranah sekuritisasi dan penyaluran pinjaman, telah menjadi penyalur dana dari pasar modal ke penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) sejak 2005, hingga akhir tahun lalu. Namun Riswinandi menyampaikan bahwa biaya penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) yang sebesar Rp 383 triliun, baru disekuritisasi sebesar Rp 2,7 triliun melalui instrumen EBA-SP. "Masih kurang lebih baru 1 persen dari jumlah kredit KPR," katanya.

    Heliantopo mengajak para investor untuk turut menjadi bagian dal EBA-SP. Salah satunya ialah untuk pengembangan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP). Hal tersebut juga dilakukan guna mendukung program Satu Juta Rumah dari pemerintah.

    Baca berita tentang OJK lainnya di Tempo.co.

    FADIYAH, MWS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.