Pemerintah Akan Perkuat Industri Berorientasi Ekspor, Caranya?

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018 "Akselerasi Perdagangan di Era Ekonomi Digital" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018. TEMPO/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintah mengidentifikasi dua hal utama yang perlu diselesaikan secara cepat. Pertama, kata Darmin, pemerintah akan mendorong 4 hingga 5 industri berorientasi ekspor yang potensial untuk mendorong kinerja ekspor dan investasi secara sekaligus agar lebih cepat.

    Kendati demikian, pemerintah saat ini belum mengidentifikasi industri mana yang akan diperkuat. Sebab, pemerintah masih melakukan perumusan strategi untuk mewujudkan hal tersebut.

    "Yang kedua juga sekaligus untuk menunjukkan ke dunia usaha bahwa kita ada perubahan di dalam kecepatan kita mengurusi investasi dan ekspor dalam orang berusaha," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 9 Februari 2018.

    Simak: Industri Alas Kaki diharapkan Tingkatkan Produksi Ekspor

    Menurut dia, pembenahan pengurusan investasi dan ekspor yang lebih cepat juga ditujukan untuk memperluas pasar baru. Selain itu, pemerintah juga akan menyelesaikan sejumlah perjanjian regional dan bilateral.

    "Kita tetapkan beberapa prioritas untuk diselesaikan terutama dengan Australia dengan Uni Eropa," ujar dia.

    Darmin memaparkan bahwa problematika sebenarnya terdapat di hilirnya, karena selama ini Indonesia cenderung mengekspor bahan mentah. Pemerintah saat ini juga berupaya memperkuat Program Hilirisasi Industri.

    "Progressnya tergantung, kalau kelapa sawit itu relatif jalan hilirisasinya, apalagi dengan dikenakannya pajak ekspor, ada pungutan kalau itu CPO orang berusaha produk hilir," ujar Darmin.

    Artinya, kata Darmin, dengan dikenakannya pajak ekspor pungutan dalam CPO, maka pelaku industri berusaha membuat produknya menjadi produk hilir agar dikenakan pajak dalam jumlah sedikit.

    "Nah kalau smelter dan lain-lain kita belum sempat membicarakannya seperti apa perkembangannya. Tetapi itu termasuk akan kita pelajari," ucap Darmin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.