2023, Jokowi Targetkan Semua Tanah di Sumatra Barat Bersertifikat

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan para pekerja saat meninjau Kegiatan Program Padat Karta di Dharmasraya, Sumatera Barat, 7 Februari 2018. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi sejumlah pejabat termasuk Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Foto: Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan para pekerja saat meninjau Kegiatan Program Padat Karta di Dharmasraya, Sumatera Barat, 7 Februari 2018. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi sejumlah pejabat termasuk Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Foto: Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan semua tanah di Sumatra Barat sudah bersertifikat pada 2023. Dia meminta jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk membantu mewujudkan target itu.

    Jokowi menuturkan, saat ini baru 700 ribu sertifikat tanah yang telah diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat Sumatra Barat. Padahal ada 1,7 juta sertifikat yang harus segera diterbitkan.

    Baca: Jokowi Tak Mengeluh Menginap di Hotel Murah di Sumatera Barat 

    "Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya hutang kepada rakyat satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan," ujar Presiden seperti dilansir keterangan tertulis. Pernyataan tersebut dia sampaikan di depan masyarakat yang hadir di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu, 7 Februari 2018,

    Jokowi mengatakan sertifikat penting sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Salah satunya adalah untuk menghindari sengketa tanah yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.

    "Saya kejar-kejar terus supaya bapak, ibu, dan saudara semua tahu setiap saya ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, keluhan yang masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana," ujarnya.

    Presiden meminta masyarakat menjaga dengan baik sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta tidak mudah rusak. Dia juga mengimbau agar sertifikat diperbanyak untuk mempermudah. "Jadi kalau yang asli hilang ngurusnya mudah. Dengan fotokopi datang ke kantor BPN bilang, 'Pak sertifikat saya hilang' sudah gampang nyarinya, kalau tidak ada fotocopynya sulit," ucapnya.

    Presiden juga menitipkan pesan kepada para penerima sertifikat agar menggunakan sertifikat yang dimiliki untuk hal-hal yang bersifat produktif. Perhitungan dan kalkulasi yang matang juga harus menjadi pertimbangan utama apabila ingin menggunakan sertifikat sebagai agunan.

    "Tolong sebelum ini dimasukkan ke bank dihitung dahulu, dikalkulasi dulu bisa mencicil bulanannya atau tidak? Bisa mengangsur bunganya atau tidak setiap bulan? Kalau tidak (bisa mencicil), jangan sekali-kali meminjam di bank," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ETLE, Berlakunya Sistem Tilang Elektronik Kepada Sepeda Motor

    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah memberlakukan sistem tilang elektronik (ETLE) kepada pengendara sepeda motor.