TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Inovasi Administrasi Negara LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo berharap seluruh elemen pemerintah daerah di Indonesia aktif berpartisipasi dalam mengembangkan berbagai inovasi untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik. Tri Widodo menegaskan, hal itu merupakan wujud implementasi PP Nomor 38 Tahun 2017.
"Saat ini PP itu mungkin belum banyak dikenal dan dicermati oleh teman-teman di daerah. Padahal mereka sudah harus segera mengimplementasikan. Kita lihat misalnya pasal 7 mengamanatkan daerah dapat mengusulkan inisiatif atau proposal inovasi," kata dia di sela-sela acara penandatangan MoU PT Tempo Inti Media Tbk dengan Lembaga Administrasi Negara, di gedung LAN, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.
Baca: Tempo Jalin Kerja Sama dengan LAN Tingkatkan Daya Saing Daerah
Berdasarkan aturan tersebut, usulan inovasi bisa berasal dari kepala daerah, DPRD, aparatur sipil negara maupun dari masyarakat. Langkah selanjutnya, kata Tri Widodo, inisiatif tersebut dirumuskan dan disampaikan kepada unit yang menangani penelitian dan pengembangan.
"Untuk mereview, setelah direview kemudian ditetapkan sebagai keputusan kepala daerah, nah keputusan kepala daerah itu yang selanjutnya diujicobakan atau diimplementasikan," ujar dia.
Setelah diimplementasikan, lanjut dia, akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait hasil atau manfaat dari inovasi yang diusulkan. Proses tersebut dinilai penting untuk melakukan diagnosa kebutuhan publik, menyusun rencana aksi, pelatihan untuk menciptakan agen-agen perubahan di daerah. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan inkubasi dan pengawasan.
"Dengan kata lain program prioritas inovasi di tahun 2018 tujuannya salah satunya untuk mendukung implementasi dari PP 38 Tahun 2017," ujar dia.
Menurut Tri Widodo, inovasi menjadi kebutuhan mutlak dalam pembangunan Indonesia. Sebab, Indonesia masih menghadapi segelintir permasalahan yang besar, seperti pembangunan sumber daya manusia. Berdasarkan indeks pembangunan manusia, kualitas sumber daya manusia di wilayah barat dan timur Indonesia mengalami kesenjangan yang cukup signifikan.
"Bukan berarti tidak ada kesenjangan, contoh di wilayah timur antara kota Kendari yang IPM-nya tertinggi dengan Kabupaten Dunga yang IPM-nya terendah, itu tajam sekali kesenjangannya maka inovasi dilakukan untuk menekan kesenjangan itu," kata dia.
