Sri Mulyani: Pertumbuhan PPN Seharusnya Merefleksikan Daya Beli

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan berkonsultasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengkaji lebih jauh soal data tren kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan penurunan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan PPN hingga 16,62 persen, menurut dia, seharusnya merefleksikan daya beli masyarakat. 

    Konsultasi itu selain dilakukan untuk mengkaji fenomena itu juga sekaligus melihat apakah keseluruhan konsumsi terjangkau dalam hasil kajian BPS. "Bukan hanya mengenai digital, tetapi juga dari sisi shifting konsumsi yang tidak semua terekam dalam statistik yang dipegang BPS," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.

    Baca: Bantah Daya Beli Melemah, Jokowi: Penerimaan PPN Saja Tumbuh

    Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan konsumsi yang mencapai titik terendah dalam kurun 5 tahun terakhir, tidak bisa dilepaskan dari pergerakan harga komoditas. Sebelum tahun 2015 - 2016 harga komoditas cukup tinggi sehingga menimbulkan multiplier effect yang cukup besar.

    Namun setelah tahun tersebut, harga komoditas anjlok yang berimplikasi berkurangnya pendapatan sektor swasta. Kondisi itu mempengaruhi berbagai macam konsumsi, misalnya properti yang mengalami penurunan akibat likuiditas yang makin menyusut.

    Terkait kaitannya dengan PPN yang tak terefleksikan dalam daya beli, bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, pertumbuhan PPN yang berada di atas 16 persen sebenarnya menunjukkan adanya sharing dari sisi produksi. Namun pada satu sisi, hal itu seharusnya juga bisa merefeleksikan daya beli masyarakat.

    Pernyataan Sri Mulyani merespons data penerimaan 2017 ketika realisasi PPN mencapai Rp 480,73 triliun atau tumbuh 16,62 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja PPN tersebut ditopang oleh penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp 315,37 triliun tumbuh 15,52 persen dan PPN impor Rp 149 triliun atau tumbuh 21,36 persen.

    Pada tahun lalu itu juga pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 4,95 persen. Realisasi pertumbuhan konsumsi tersebut merupakan titik terendah dalam kurun 5 tahun belakangan ini, angka itu bahkan kalah dibandingkan dengan realisasi 2015 sebesar 4,96 persen.

    Dari data itu terlihat bahwa penerimaan PPN tak sejalan dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Padahal, dalam beberapa kesempatan pemerintah selalu menyatakan bahwa, pertumbuhan penerimaan PPN yang cukup signifikan merefleksikan daya beli masyarakat.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.